Advetorial Pemprov Riau

Pemprov Taja Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi LHK Kepala Daerah

Rabu,02 Desember 2015 | 21:01:57 WIB
Pemprov Taja Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi LHK Kepala Daerah
Ket Foto : Pelaksana Tugas Gubernnur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menghadiri sekaligus membuka acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah di Gedung Daerah, Rabu (2/12/2015). Foto : Humas Pempro

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) bersama dengan BPKP Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menaja acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah yang diadakan Pemerintah Provinsi Riau di Balai Serindit Komplek Gedung Daerah Riau, Rabu (2/12/2015).

Acara semiloka koordinasi supervisi Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Deputi Bidang Pengawasan BPKP, Dadang S, Deputi Bidang Pencegahan KPK Zulkarnain, Bupati Bengkalis dan Indragiri Hulu, Kepala KPU di Riau, seluruh satker serta Forkompimda di Riau.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, KPK saat ini merupakan suatu yang sangat penting dalam peran KPK sebagai badan pencegahan korupsi di Indonesia.

Nota kesepakatan (MoU) dengan BPKP Riau telah dilaksanakan di 2 kabupaten/ kota di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Dengan ini setiap tahunnya akan diluncurkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi atas perintah dari presiden.

Tujuannya agar dapat mendorong APBD digunakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga penggunaan anggaran dapat menurunkan potensi korupsi.
Acara semiloka koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi tersebut juga diharapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dapat menghasilkan langkah-langkah yang kontsruktif atau membangun.

"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara," ungkapnya.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Zulkarnain juga mengatakan hal yang serupa. Acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi tersebut bertujuan untuk mendorong pengunanan APBD daerah digunakan sesuai Undang-undang yang berlaku dan pengelolaan dana dari ABPD untuk pembangunan yang bermanfaat.(Adv)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY