Advetorial

Pemprov Riau Berdayakan Masyarakat dan Kelembagaan Desa yang Baik dan Berkualitas

Rabu,09 Desember 2015 | 19:01:35 WIB
Pemprov Riau Berdayakan Masyarakat dan Kelembagaan Desa yang Baik dan Berkualitas
Ket Foto : Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyalami Kepala Desa dan Lurah saat rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Se-Provinsi Riau, belum lama ini.

Kebijakan strategis Riau dalam mengentaskan kemiskinan lebih diarahkan kepada program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa sebagai gerakan secara terpadu serta berintegrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di pedesaan.

Dalam program ini, kelembagaan di desa didorong untuk kreatif dan berperan aktif menggerakkan usaha ekonomi masyarakat di desa. Hal itu sesuai dengan semangat otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang otonomi daerah dengan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta peran serta masyarakat.

Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah, adalah suatu upaya yang akan memberikan dampak positif secara langsung untuk terciptanya upaya pemberdayaan masyarakat. Setiap upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, adalah bagaimana langkah-langkah yang secara langsung akan mendukung bagi pemantapan dan peningkatan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

Strategi pencapaian desa mandiri, partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village governance atau kepemerintahan desa yang baik. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen serius untuk membangun desa dengan paradigma positif. Salah satu upayanya
meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Provinsi Riau.

Langkah tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan dengan pembangunan desa mandiri beberapa waktu lalu. Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman mengatakan, sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Riau.

Bantuan APBN untuk desa dan kelurahan, kata Andi Rachman, saat ini ada lebih dari Rp425 milar, sementara APBD Provinsi Riau yang dialokasi untuk kepentingan desa itu mencapai Rp500 juta per desa dan juga ada alokasi untuk kabupaten/kota dengan nilai bervariasi. "Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan," kata Andi Rachman. (adv)


Bangun Kemandirian

Plt Gubernur Riau Andi Rachman juga mengajak semua pihak untuk membangun kemandirian desa lewat berbagai kegiatan yang dapat mendukung kemajuan segala sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Menurutnya, dengan alokasi dana yang begitu besar, harus ada dukungan penuh masyarakat di tiap desa tersebut, sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran dan mampu untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor, mulai pertanian, perikanan dan lainnya.

Saat ini, demikian Andi Rachman, memang telah ada beberapa daerah yang memiliki program baik dan potensial untuk membuat desa mandiri dan berkualitas. Salah satunya adalah Kabupaten Kampar dengan program unggulannya. Untuk diketahui, saat ini Pemda Kampar telah melaksanakan program unggulan yang dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE) yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di daerah itu.

RTMPE merupakan program yang dijalankan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mengelolah lahan sempit yang hanya seluas 1.000 meter persegi namun hasilnya melebihi hasil dari 3 hektare kebun sawit.

Bupati Kampar Jefry Noer menargetkan, tahun depan (2016) setiap desa di daerah itu sudah menjalankan RTMPE hingga kemudian membuat wilayah itu menjadi mandiri, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi listrik dan gas. (adv)

 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubri, Arsyadjuliandi Rachman meninjau kebun kelapa rakyat yang rusak akibat intrusi air laut di Kabupaten Inhil, belum lama ini.


Plt Gubri : Aparatur Desa Harus Gunakan Anggaran untuk Kepentingan Publik

Sebanyak 1.592 desa di Riau akan mendapatkan anggaran mulai dari Rp200 juta sampai dengan Rp280 juta. Dana itu akan langsung ditransfer melalui rekening pemerintahan desa yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan padat karya lainnya.

Seiring dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta agar setiap kepala desa yang kelak bertanggung jawab penggunaan dana desa tersebut dapat menggunakan sewajarnya, bukan untuk kepentingan pribadi.Hal ini pulalah yang menjadi alasan dikumpulkannya 1.850 lurah dan kepala desa, beberapa waktu lalu. "Dana pembangunan desa digunakan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur, dan kepentingan desa lainnya," kata Plt Gubri.

Menurutnya, dana desa tersebut benar-benar harus dikelola dengan baik untuk kepentingan desa yang ada kaitannya dengan kepentingan dengan masyarakat. Segala sesuatunya, harus dimusyawarahkan agar semua pihak merasa dilibatkan. Adapun, untuk pengawasannya sendiri, Plt Gubri menyebutkan di setiap pemerintahan desa akan ada pendamping yang akan membantu bagaimana mengelola sebuah keuangan. Selain itu ada juga  pengawas agar tidak terjadi penyelewengan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa (Bapemasbangdes) Provinsi Riau, Sudarman menyatakan, guna mendukung aparatur desa yang berkualitas, sebanyak 5.120 di Riau diberi pelatihan tata kelola keuangan dan pemerintahan desa. Pelatihan itu juga dimaksudkan, agar nantinya aparatur desa dapat memahami tugas dan fungsinya termasuk dalam menggunakan dana desa. "Kita beri pelatihan, total ada 5.120 orang. Semuanya aparatur desa," kata Sudarman.

Para apratur desa yang diberi pelatihan tersebut, yakni Kades, Sekdes, Bendahara Kasi Masyarakat Desa serta Kasi Pemerintahan. Dana dan pelatihan itu sendiri bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Terkait dengan tata kelola keuangan dalam pelatihan itu sendiri, menurut Sudarman masing-masing di pemerintahan desa akan mendapatkan dana berkisar antara Rp200 juta sampai dengan Rp280 juta.

Besaran dana diberikan disesuaikan dengan luasan, jumlah penduduk serta geografis. Ada pun total desa yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.592 desa yang telah mempunyai kode wilayah berdasarkan peraturan Mendagri. "Anggaran diprioritaskan ke arah infratsurktur desa dan pola padat karya. Makanya melalui pelatihan ini diharapkan seluruh aparatur desa yang terlibat di dalamnya benar-benar berkualitas dan memahami tugas dan fungsinya," ungkap Sudarman. (adv)

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY