Advertorial

Plt Gubri Hadiri Peringatan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara

Jumat,11 Desember 2015 | 23:14:35 WIB
Plt Gubri Hadiri Peringatan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara
Ket Foto : Pelaksana Tugas (Plt) Gubri, Arsyadjuliandi Rachman bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-67 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

JAKARTA -  Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman turut hadir dalam acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-67 Tahun 2015 bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lainnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengakui penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Harus diakui keadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama,” kata Presiden.

Ia mencontohkan, hingga kini masih perlu dilakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, masih diperlukan pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. “Saya harap seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik,” harap Presiden.

Presiden mengatakan, setiap orang harus menjunjung HAM karena semua ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan rakyat. Presiden menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. “Tapi saya juga mengingatkan demonstrasi itu juga ada aturannya. Jadi misalnya, ini aturan, jarak dari istana, ternyata ada aturannya,” kata Presiden mengingatkan.

Ia mengatakan, pemerintah tidak akan mengekang kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi, namun menurutnya segala sesuatu ada aturannya.Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Nasional HAM, aparat hukum, dan lembaga-lembaga peradilan.

Sementara Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam sambutannya mengatakan, paling tidak ada 7.000 laporan dugaan pelanggaran HAM yang masuk ke kantornya. Selain pemerintah, korporasi juga menjadi lembaga yang dinilai banyak melakukan dugaan pelanggaran HAM.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubri yang akrab disapa Andi Rachman hadir didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta H Doni Aprialdi. (adv/hms)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY