Wako Ikuti FGD BPK RI Perwakilan Riau

Jumat,13 Maret 2015 | 23:26:53 WIB
Wako Ikuti FGD BPK RI Perwakilan Riau
Ket Foto : Walikota Pekanbaru, H Firdaus ST, MT.

PEKANBARU (jurnalmetronews.com)- Walikota Pekanbaru H Firdaus mengikuti diskusi pada Focus Group Discussion Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Riau dalam rangka transformasi hasil pemeriksaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di ruang rapat kantor BPK RI Riau Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, Jumat (13/3/2015).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr Harry Azhar Azis, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Ir H.Arsyadjuliandi Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Jon Erizal, Staf Ahli BPK RI, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Rohul, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau, Rektor Universitas Riau, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI, Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga, Direktur Keuangan PTPN III, Sekdako Pekanbaru HM.Sukri Harto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Riau.   

Ketua BPK RI Dr.Harry Azhar Azis, mengatakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) BPK RI bertujuan menciptakan pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah menuju kesejahteraan rakyat.

Dengan berdasarkan Undang-undang 1945, Pasal 23 bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedatangan ketua BPK RI ke Provinsi Riau untuk menyerap aspirasi dan pemikiran pimpinan daerah, karena kebijakan tidak hanya diambil dari pusat tetapi juga dari daerah.

Hasil pemeriksaan BPK RI dari 13 auditi 1 pemerintah provinsi 2 kota dan 10 kabupaten, untuk Provinsi Riau di atas rata-rata nasional pada tahun 2013 dengan angka Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 53 persen dan WTP Nasional 34 persen. Dengan ini ke depannya diharapkan dapat lebih meningkatkan WTP dengan menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia.

Walikota Pekanbaru H Firdaus, mengatakan diskusi ini sangat menarik, karena BPK RI mau berdiskusi dengan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan. Tujuannya agar penggunaan keuangan lebih efisien demi kesejahteraan rakyat.

Diskusi ini merupakan inovasi BPK RI dan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dana APBD yang 15 hingga 20 persen hendaknya menjadi stimulus untuk dikembangkan menjadi 80 hingga 100 persen untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan "Dengan demikian tercipta kesejahteraan rakyat," tegas Walikota. (rls)
  

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY