Bupati Siak Hadiri Rakor dengan Gubernur Riau

Kamis,29 September 2016 | 23:11:16 WIB
Bupati Siak Hadiri Rakor dengan Gubernur Riau
Ket Foto : Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Daerah.

SIAK (jurnalmetronews.com) - Bupati Siak, H Syamsuar menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Rapat  tersebut turut dihadiri Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro  dalam sambutannya mengatakan, pemindahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) paling lambat dilaksanakan pada 2 Oktober 2016.

Dikatakannya, dengan pemindahan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota akan meringankan anggaran kabupaten/kota, khususnya penganggaran untuk pendidikan tingkat SMA/sederajat yang selama ini terus dianggarkan kabupaten/kota saat ini beralih ke Pemprov.

Sementara itu, Gubernur Riau mengatakan, penyerahan P2D yang baru saja dilakukan ini menunjukkan komitmen terhadap aturan. Artinya Pemprov dan pemerintah daerah taat aturan perundang-undangan, sehingga pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi maupun provinsi ke pemerintah pusat dapat disikapi dengan sinergitas yang baik.

Pada saat sesi tanya jawab, Bupati Siak Syamsuar mengatakan, adanya keinginan-keinginan dari pusat agar lembaganya sama, apa yang bisa diperoleh dari situ apabila tidak sama seperti apa yang diinginkan kementrian atau lembaga yang ada di pusat tidak sama dengan daerah, mereka tidak mau membantu terhadap urusan yang ada di daerah.

"Kami juga mohon imbauan dari Bapak Mendagri agar apabila semua urusan ada di seluruh lembaga-lembaga lainnya yang telah ditetapkan daerah, apa salahnya itu juga dialokasikan anggaran-anggaran untuk daerah," kata Syamsuar.

Syamsuar juga mengatakan, supaya tidak digugat kembali oleh APKASI, kemarin dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan menyampaikan, akan terbuka untuk mengajak dialog para kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota agar Undang-undang yang dibuat benar-benar dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

"Melalui pak Suhajar agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri supaya bisa mengakomodir keinginan Menteri Keuangan secara transparan ini membahas konsep rancangan undang-undang ini, sehingga nanti tidak ada lagi protes ke MK. Mudah-mudahan akan patuh dan taat terhadap sumpah jabatan yang telah ditetapkan," kata Bupati Siak.

Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut digelar dalam rangka serah terima personil, sarana prasarana dan dokumen (P2D) sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai implikasi perubahan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 120/5935/S yang mengamanatkan pengalihan urusan pemerintahan dan menetapkan serah terima Berita Acara Personil, Sarana Prasarana, dan Dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Dalam Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Bupati Siak didampingi Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Zondri SH, Wakil Ketua DPRD Siak Sutarno, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak TS Hamzah serta SKPD yang terkait. (rls/des)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY