Menantu Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dilaporkan Selingkuh

Dibaca: 354 kali  Kamis,13 Oktober 2016 | 20:52:09 WIB
Menantu Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dilaporkan Selingkuh
Ket Foto : ilustrasi perselingkuhan.
ROKAN HILIR (jurnalmetronews.com) - SUD seorang PNS Inspektorat Provinsi Riau melaporkan MK seorang oknum PNS Kabupaten Rohil yang merupakan menantu mantan Gubernur Riau Annas Maamun atas kasus perselingkuhan.

Sekretaris Dewan Rohil, Syamsuri Achmad, Rabu (12/10/2016) membenarkan bahwa MK masih berstatus pegawai dan menjabat sebagai Kasubbag Legislasi di Kantor Sekretariat DPRD Rokan Hilir.

Syamsuri tidak menampik bahwa MK masih menerima gaji dengan pangkat golongan III C."Meskipun sudah lama tidak ngantor di kantor Sekwan, tapi kalau gaji itu hak dia, hanya saja tunjangan sudah tak terima lagi," ujarnya.

Sekwan mengakui tudingan yang diterima bahwa MK diduga telah melakukan perselingkuhan dan nikah siri bersama suami SUD seorang PNS Inspektorat Provinsi Riau.

MK dilaporkan atas kasus perselingkuhan dengan pria berinisial AF. SUD dalam laporannya mengatakan bahwa penikahan antara MK dan AF tanpa izin yang sah dan pada saat itu dia masih terikat dalam tali perkawinan yang sah.

Sementara  suami MK yakni, NCP juga merasa keberatan atas kejadian tersebut dan sudah melaporkan perselingkuhan istrinya tersebut ke Polda Riau.

Dalam laporannya, MK melakukan perceraian tanpa izin pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) Rokan Hilir. Selain itu  MK juga sudah meninggalkan tugas selama tujuh bulan berturut-turut dari awal Januari-Juli 2016 tanpa alasan. Selanjutnya SUD juga melaporkan MK kepada sekretariat DPRD Rokan Hilir.

Sebagai tindaklanjut dari laporan tersebut, BKD Rokan Hilir membentuk tim pemeriksaan dan Pembinaan penanganan Pelanggaran Disiplin terhadap MK dengan No.33 Tahun 2016. Kemudian Sekretariat DPRD Rohil juga mengeluarkan rekomendasi tanggal 1 April 2006 terhadap MK.

Berdasarkan hasil Tim Pemeriksa BKD Rokan Hilir, menjelaskan bahwa hasil bukti-bukti serta pendapat tim pemeriksa, disarankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Rokan Hilir mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menanggapi hal itu Kepala BKD Rohil, Roy Azlan belum memberikan sanksi disiplin sebagaimana dengan yang dimaksud Tim Pemeriksa, karena masih menunggu petunjuk Bupati Rokan Hilir.

Roy menyebutkan bahwa persoalan MK yang dilaporkan oleh SU sudah disampaikan kepada Bupati Rokan Hilir sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian."Kami masih menunggu keputusan dari Bupati," katanya.(jum/auz.)
Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY