Tiga Oknum TNI Ditetapkan Tersangka dalam Dugaan Korupsi Helikopter AW 101

Sabtu,27 Mei 2017 | 13:10:02 WIB
Tiga Oknum TNI Ditetapkan Tersangka dalam Dugaan Korupsi Helikopter AW 101
Ket Foto : Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, saat Konferensi Pers, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta
JAKARTA, jurnalmetronews.com - Penyidik dari POM TNI, KPK dan PPATK sudah menetapkan tiga oknum TNI sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembelian Helikopter AW 101 milik TNI AU.

"Ketiganya dari TNI AU, yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Marsma TNI FA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Letkol (ADM) WW sebagai pejabat Pemegang Kas (Pekas), Pelda SS Staf Pekas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu, dan masih sangat mungkin ada tersangka lain," ujar Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, saat Konferensi Pers, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).

  Lebih lanjut Gatot menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, pada pengadaan alat transportasi ini ditemukan kerugian negara mencapai Rp220 Milliar dengan basis perhitungan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.000/1USD.

Sementara itu penyidik hingga saat ini masih terus melakukan berbagai upaya integratif, khususnya terkait aliran dana dari hasil pengadaan Helikopter AW 101 tersebut.“Sebagai barang bukti POM TNI telah mengamankan (disita pemblokiran rekening) atas nama PT. Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang senilai 139 milliar,” ujarnya.

“Saya selaku Panglima TNI berharap kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, khususnya personel TNI agar bersikap kooperatif, jujur dan bertanggung jawab, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara cepat, tuntas dan proporsional,” tuturnya.

Panglima TNI melanjutkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas tanggal 23 Februari 2016 lalu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum benar-benar normal, maka pembelian Helikopter AW-101 belum dapat dilakukan, oleh karena itu pembelian helikopter tersebut harusnya ditunda hingga kondisi ekonomi lebih membaik.

  Selain itu terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka kasus korupsi pengadaan Helikopter AW 101, Gatot mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap tersangka oknum TNI akan diserahkan kepada Pengadilan Militer berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan tersangka sipil proses hukumnya diserahkan kepada pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

  “Saya minta media massa turut serta mengawasi sampai dengan selesai proses persidangan, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga semuanya jelas. TNI akan transparan, karena yang diselewengkan adalah uang rakyat, jadi harus dipertanggung jawabkan juga kepada rakyat. Yakinlah bahwa hukum adalah Panglima bagi TNI,” ungkapnya.

  Pada kesempatan yang sama, Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan tentang pengadaan Helikopter AW 101 mengatakan bahwa, TNI AU belum memiliki Helikopter yang memilikiroom door dan itulah yang akan diadakan, namun kenyataannya Heli yang datang akhir bulan Januari 2017 tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga sampai saat ini Heli tersebut belum diterima sebagai kekuatan TNI AU.(penkostrad/ica)
Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY