Tak amanah

Fitra Riau Ajukan Judicial Review APBD Riau 2017 ke MA

Jumat,21 Juli 2017 | 11:09:28 WIB
Fitra Riau Ajukan Judicial Review APBD Riau 2017 ke MA
Ket Foto : Konferensi pers terkait dengan APBD Riau Tahun 2017.
PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau akan mengajukan judicial review terhadap Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017 ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Koordinator Divisi Advokasi dan Riset Fitra Riau Tarmidzi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017, tak amanah.

Di satu sisi, boros dalam penyediaan yang tak perlu, sedangkan di sisi lain kebijakan anggaran tidak selaras dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang semestinya menjadi dasar penyusunan APBD.

Tak amanahnya dalam perencanaan APBD 2017 tercermin pada sebanyak Rp1,03 triliun digunakan untuk 13 item belanja, seperti perjalanan dinas, makan minum, belanja cetak dan lain-lain.

Selain itu, kata Tarmidzi, anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk membiayai urusan kesehatan pemerintah Provinsi Riau di luar gaji 6,75 persen dari total belanja daerah yang ditetapkan.

"Seharusnya terhadap belanja kesehatan pemerintah lebih mematuhi ketentuan Pasal 171 Ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan belanja kesehatan sebesar 10 persen. Dengan demikian seharusnya belanja kesehatan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2017 di luar gaji sebesar Rp1,100 triliun dari APBD Provinsi Riau," kata Tarmidzi didampingi kuasa hukumnya Suryadi, SH, Jumat (21/7/2017).

Fitra Riau juga menyampaikan alokasi anggaran pengendelian Karhutla Provinsi Riau dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 08 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 tidak selasar dengan Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Karhutla.

Terakhir, ungkap Tarmidzi, Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang APBD Riau tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan perhutanan sosial di Riau yang secara teknis diatur dalam Permen LHK Nomor : 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. (war)
Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY