Kemenkumham Riau Adakan Penyuluhan Hukum Keliling

Rabu,20 Mei 2015 | 22:32:48 WIB
Kemenkumham Riau Adakan Penyuluhan Hukum Keliling
Ket Foto : Pegawai Kemenkumham Riau foto bersama usai melakukan penyuluhan hukum keliling di Jalan Pahlawan KerjaKelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai di pasar kaget, Rabu (20/5/2015).

PEKANBARU (jurnalmetronews.com) - Kementerian Hukum dan Ham melakukan penyuluhan hukum keliling di Jalan Pahlawan Kerja, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai di pasar kaget, Rabu (20/5/2015).

Penyuluhan hukum keliling itu untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas, terutama masyarakat tidak mampu. Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Hukum Kementrian Hukum dan Ham Wilayah Riau, Siti Cholistyaningsih mengatakan, sasaran penyuluhan ini adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu dan masyarakat luas pada umumnya. Penyuluhan hukum ini juga untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat kebanyakan yang tidak mengetahui hukum.

"Penyuluhan bantuan hukum ini dilakukan agar memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat tidak mampu yang kurang mengetahui hukum, tadi sudah ada sekitar empat puluh orang yang telah berkonsultasi kepada kita dan kebanyakan masyarakat menanyakan permasalahan sengketa tanah, KDRT dan perceraian," ujar Siti.

Ruang lingkup bantuan hukum yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, masalah hukum yang diberi bantuan hukum adalah perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi, bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (OBH/LBH) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk keentingan hukum penerima bantuan hukum (orang miskin/tidak mampu).

Dan dalam aspek hukum pertanahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria biasa disingkat UUPA. Dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.

Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Jenis-jenis hak atas tanah adalah hak yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh sesorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak milik ( HM), HGU, HP) dan hak bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak isaha bagi hasil dan lainnya. (des)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY