KPK Periksa 6 ASN Bengkalis Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Rupat

Senin,14 Agustus 2017 | 19:39:36 WIB
KPK Periksa 6 ASN Bengkalis Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Rupat
Ket Foto : Ruang Visualisasi SPN Pekanbaru, tempat diperiksanya 6 orang saksi oleh KPK.
PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 6 orang saksi dari lingkungan staf dan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemeriksaan tersebut dilakukan di Ruang Visualisasi Tugas Kepolisian Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Senin (14/8/2017).

Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Rupat, Kabupaten Bengkalis, yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis, HS, Sekdako Dumai, Ir MN, dan kontraktor, HS.

Pemeriksaan saksi itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priarsa Nugraha. "Hari ini diperiksa," katanya, Senin siang.

Priarsa mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada Marissa Ayu Eka Putri alias Yuyun, staf Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Raffiq Suhanda selalu Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang.

Kemudian Muhammad Rosidi selalu Kasi Jasa Kontruksi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Rozali selalu PNS di Dinas PU dan Penataan Ruang Kabuoaten Bengkalis, Syafruddin, pensiunan Dinas PU Bengkalis dan Yuniadi, Staf Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Sejumlah saksi yang keluar ruangan untuk istirahat enggan berkomentar. "Salat dulu," kata saksi itu.

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo SIK, mengatakan, KPK meminjam ruangan di SPN Pekanbaru sejak tanggal 11 Agustus lalu. "Kabarnya memeriksa kasus di Bengkalis," ujar Guntur.

Dugaan korupsi ini terjadi ketika pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Rupat-Batu Panjang di Desa Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis sepanjang 51 kilometer dengan nilai mencapai sekitar Rp500 Milyar Rupiah.

Pada kasus ini penyidik KPK telah menetapkan mantan Bupati Bengkalis, HS, Sekdako Dumai, Ir MN, dan kontraktor, HS, sebagai tersangka.

Saat proyek tersebut, MN menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis. Sementara, HS adalah Direktur PT Nawatindo yang memenangkan paket proyek tersebut.

Menurut informasi, dugaan korupsi itu mulai mencuat saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap proyek multiyears tersebut. Dana yang bersumber dari APBD Bengkalis sebesar Rp2, 4 triliun dikucurkan pada masa kepemimpinan Bupati HS.?

MN sudah diperiksa KPK di SPN Pekanbaru, Senin (7/9). Penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan di rumah mertua MN di Jalan Jati Kecamatan, Bukit Raya Pekanbaru dan Kantor Dinas PU Bengkalis.

KPK juga menggeledah Kantor Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabupaten Bengkalis, Kantor Bupati Bengkalis dan terakhir rumah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen.

Selain itu MN juga dicekal untuk bepergian keluar negeri. Hal itu diketahui ketika dia dihentikan oleh pihak Imigrasi Batam saat akan berangkat menunaikan ibadah haji.(sya)
Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY