Kejati Belum Terima Berkas Tersangka Korporasi PT Hutahean

Jumat,18 Agustus 2017 | 20:14:18 WIB
Kejati Belum Terima Berkas Tersangka Korporasi PT Hutahean
Ket Foto : Ilustrasi berkas perkara.
PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Kejaksaan Tinggi Riau sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka korporasi PT Hutahean, namun hingga kini belum menerima berkas tahap I.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Riau Muspidawan kepada jurnalmetronews.com, Jumat (18/8/2017). "Berkas tahap satunya belum. Masih SPDP dengan tersangka korporasi," ucap Kasipenkum.

Ketika ditanyakan berapa lama jangka waktu berkas tahap I disampaikan ke Kejati, setelah SPDP, Muspidawan menjawab pengajuan berkas tahap I jangka waktunya tak ada.

Seperti diketahui, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau memeriksa HW Hutahean sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korporasi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa perusahaan itu dituding mengeksploitasi lahan seluas 835 hektare di luar hak guna usaha (HGU). 

Setelah melakukan rangkaian penyelidikan berupa mengumpulkan bukti, keterangan saksi dan keterangan ahli, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau akhirnya menetapkan PT Hutahean sebagai tersangka.  

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perizinan ilegal penggunaan lahan di kawasan hutan dan di luar Hak Guna Usaha seluas 835 hektare.  

Menurut informasi, perusahaan tersebut tidak memiliki izin pelepasan hutan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan HGU dari Bupati Rokan Hulu.   

Kasus ini mulai terkuak ketika Kelompok masyarakat Koalisi Rakyat Riau (KRR) melalui Koordinator KRR Fachri Yasin, melaporkan 33 perusahaan di Riau diduga telah melakukan tindak pidana menguasai kawasan lahan dan hutan secara ilegal ke Polda Riau beberapa waktu lalu.  

Menurut Fachri, berdasarkan data Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi perizinan DPRD Riau, 33 perusahaan sawit tadi diduga berada di dalam kawasan hutan seluas 103.320 hektare.  

Kemudian sekitar 203.977 hektare kebun sawit lagi ditanam tanpa menggunakan izin Hak Guna Usaha (HGU). Dari 33 perusahaan ada empat yang naik ke penyidikan yakni PTPN V, PT Ganda Hera Hendana, PT Seko Indah dan PT Hutahaean yang kemudian ditetapkan tersangka.

Sementara itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk diantaranya Dirut PT Hutahean, HW Hutahean, Senin (14/8/2017).(war/sya)
Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY