Dirut PT Hutahean Siap Hadapi Hingga ke Pengadilan

Selasa,29 Agustus 2017 | 15:55:31 WIB
Dirut PT Hutahean Siap Hadapi Hingga ke Pengadilan
Ket Foto : Legal PT Hutahean, Tumbur Sinaga.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com -- PT Hutahean menyangkal, ditetapkan sebagai tersangka korporasi maupun perorangan, namun siap menghadapi proses hukum hingga ke pengadilan.

Hal itu disampaikan Legal PT Hutahean, Tumbur Sinaga saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (29/8/2017). "Belum terima surat sebagai tersangka korporasi maupun perorangan. Pemeriksaan sebelumnya masih saksi. Sebagai warga negara yang baik, siap hadapi proses hukum hingga ke Pengadilan," kata Tumbur.

Disampaikan Legal PT Hutahean, tidak hadirnya Direktur Utama (Dirut) PT Hutahean, HW Hutahean pada pemeriksaan di Polda Riau, bukan karena mangkir. Pemberitahuan ketidakhadirannya telah disampaikan ke Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau. "Tak mampu meneruskan, dicari waktu lain. Kebetulan beliau (HW Hutahean, red) sudah tua. Usianya 82 tahun. Kondisi fisik tak memungkinkan melanjutkan pemeriksaan saksi," ujar Tumbur.

Pemberitahuan tertulis agar pemeriksaan Dirut PT Hutahean dimundurkan pada Kamis 24 agustus 2017, telah disampaikan ke penyidik. Namun, karena kondisi kurang sehat, pemeriksaan diminta agar dimundurkan kembali. 

"Sudah ada waktu, direncanakan minggu ini, kalau nggak hari Kamis atau Jumat akan penuhi panggilan penyidik. Belum ada penetapan sebagai tersangka, sebelumnya dipanggil sebagai saksi," ucap Tumbur. 

Ketika ditanyakan, apakah akan melakukan upaya hukum praperadilan. Legal PT Hutahean mengatakan, melihat dulu kondisi maupun kemungkinan. 

Terkait perizinan perkebunan kelapa sawit tersebut, Tumbur menegaskan, seluruh izin perkebunan kelapa sawit PT Hutahean seluas 2.380 hektare di Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu (Rohul) sudah terpenuhi, namun diakui berada di luar HGU. 

Areal perkebunan sawit yang bermitra dengan Koperasi Setia Baru, awalnya merupakan HTI milik PT Murini Timber, kemudian karena kebutuhan produksi PT Hutahean kurang, maka dimohonkan ke pemerintah sebagai areal pencadangan. 

Areal itu telah memiliki persetujuan prinsip dari Kementerian Kehutanan dan Gubernur Riau, namun di perjalanan banyak masyarakat yang menjual lahan. Total yang diperjual belikan seluas 1.547 hektare. "Sekarang yang mereka tuntut sisa yang belum dijual. Kebun sawit itu belum ada HGU," ungkap Tumbur didampingi Public Relation, PT Hutahean, Waldi Sinaga.

Ketika ditanyakan, apakah PT Hutahean masih ada hak mengambil hasil panen di areal yang sedang disidik Polda Riau . Legal perusahaan perkebunan itu menyatakan, berdasarkan Pasal 24, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 51 Tahun 2015, PT Hutahean punya hak memanen hasil kelapa sawit. "Itikad baik Hutahean ada. Sudah ada tata batas. Dari hasil tata batas akan ada pelepasan kawasan hutan," ucap Tumbur. 

PT Hutahean berharap diberi waktu melengkapi perizinan guna mendorong ekonomi masyarakat. (war)

 

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY