Terkait PAD Terminal Barang DPRD Jangan Bimbang

Kamis,28 Mei 2015 | 17:10:34 WIB
Terkait PAD Terminal Barang DPRD Jangan Bimbang
Ket Foto : Mantan Anggota DPRD Kota Dumai, Prapto Sucahyo

Kabar tentang rencana pengambil alihan pengelolaan Terminal Barang (TB) Kota Dumai oleh Pemerintah Pusat yang belakangan ini ramai diberbagai pemberitaan media, ternyata cukup menyita perhatian publik, khususnya masyarakat Kota Dumai.

Reaksi spontan beberapa pihak bahkan tegas menyerukan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua DPRD yang bertekad untuk mempertahankan “primadona” Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tersebut. Pada prinsipnya, semangat penolakan atas kebijakan Pemerintah Pusat yang konon demi membela kepentingan daerah tersebut tentu harus diapresiasi. Akan tetapi, alangkah baiknya jika hal itu dibarengi dengan dasar dan alasan yang jelas, sehingga masyarakat dapat menyikapi persoalan yang terjadi secara objektif.

Namun sayang, pernyataan yang disampaikan beberapa pihak justru mencerminkan minimnya tingkat pemahaman kita tentang otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dan pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Rencana pengambilalihan pengelolaan TB tersebut sebaiknya tak perlu disikapi secara berlebihan karena Pemerintah Pusat tentu telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Potensi masalah TB tersebut sebenarnya juga bukan barang baru. Hal itu telah berulang kali kami angkat dalam pemberitaan media mengingat keresahan masyarakat dan dunia usaha yang benar-benar merasa terbebani dengan pungutan pos-pos retribusi dipintu masuk/keluar Kota Dumai.

Legalitas pungutan retribusi oleh dinas perhubungan Kota Dumai yang dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal sebagaimana telah dirubah dengan Perda Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal, tentu patut dipertanyakan.

Pelaksanaan Perda tersebut jelas tidak sesuai dengan penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dengan tegas menyatakan bahwa Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan eksporimpor, dan pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi. Untuk itu, ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya, pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kepentingan nasional.

Sehubungan dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, dan untuk melaksanakan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah, Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan beberapa Surat Edaran tentang Penataan Perda PDRD, Tidaklanjut Hasil Evaluasi dan Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Daerah.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri perihal Penataan Perda PDRD Nomor: 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010. Kepada para Gubernur, Walikota/Bupati yang disampaikan agar melakukan penataan kembali Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang PDRD mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sedangkan terhadap Perda Provinsi dan kabupaten/kota tentang PDRD yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah, serta materi muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, segera dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.

Sesuai surat edaran tersebut mestinya jelas, Perda Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal, harus segera dihentikan pelaksanaannya dan dicabut karena didalamnya terdapat materi muatan yang tidak termasuk secara limitatif diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Adanya kerisauan DPRD akan berkurangnya sumber PAD akibat pengambilalihan terminal barang tentu sah-sah saja, tetapi perlu diketahui bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD adalah perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang Perdanya bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

Menurut kami, upaya meningkatkan PAD Kota Dumai hanya kurang keseriusan saja. Perda-Perda yang telah dihasilkan DPRD sebenarnya sudah banyak, hanya saja tidak pernah disosialisasikan dan tidak dilaksanakan maksimal oleh SKPD. Contohnya, Perda tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang sama sekali tidak berkontribusi alias Rp.0- pada PAD Kota Dumai dalam beberapa tahun terakhir. Anda bisa bayangkan berapa banyak pabrik yang ada di Kota Dumai, termasuk kilang minyak Pertamina RU II.

Untuk itu, terkait masalah Perda tentang retribusi terminal, sebaiknya DPRD mengkonsultasikannya kembali kepada kementerian terkait agar “dosa warisan” tersebut terungkap sejelas-jelasnya. Dalam pembentukan Perda, pemerintah daerah harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selain itu juga dibutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan yang harus bersikap aktif.

Dilain pihak, mungkin perlu sejenak kita renungkan. Kebijakan Pemerintah Pusat seperti pemotongan alokasi DBH beberapa waktu lalu, dan sanksi administrative atas keterlambatan penetapan APBD TA 2015 sesuai Pasal 312 UU No. 32 Tahun 2014, selanjutnya rencana pengambilalihan pengelolaan TB tersebut sepertinya sengaja disampaikan sebagai peringatan keras atas buruknya pengelolaan keuangan Kota Dumai.

 

Penulis : Prapto Sucahyo

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY