Ambil Formulir ke PD, Noviwaldy : Riau Mampu Buat Pendidikan Gratis dan Buka APBD ke Publik

Rabu,13 September 2017 | 20:28:28 WIB
Ambil Formulir ke PD, Noviwaldy : Riau Mampu Buat Pendidikan Gratis dan Buka APBD ke Publik
Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal Cagub atau Wagub ke DPD Partai Demokrat Riau.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com -- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengambil formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Riau ke DPD Partai Demokrat Provinsi Riau pukul 15.45 WIB.

Usai mengambil formulir, Noviwaldy Jusman mengatakan, sudah cukup bekal menjadi anggota Dewan selama 3 periode di Provinsi Riau. 

Noviwaldy yang disapa akrab Dedet ini ikut mendaftar, karena bercita-cita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Riau.

Untuk itu, pendidikan dan kesehatan perlu digratiskan. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau harus dibuka ke publik. APBD Provinsi Riau dapat mudah diakses dengan menggunakan teknologi (IT).

"Postur APBD kita (Provinsi Riau, red) cukup mampu untuk itu. Jika diberikan kesempatan, saya siap membuka APBD ke publik. Jadi masyarakat dapat mengakses informasi anggaran," kata Dedet kepada jurnalmetronews.com, Rabu (13/9/2017). 

Pendidikan gratis dan kesehatan gratis sudah menjadi hak masyarakat Provinsi Riau. Sesuai dengan perintah Undang-undang, alokasi anggaran pendidikan seharusnya 20 persen dari APBD, sedangkan kesehatan 10 persen dari APBD. 

Dengan anggaran yang mencukupi, maka tidak ada lagi pungutan liar di sekolah, seperti uang komite. Selain itu, Dedet juga menyatakan kesiapannya mengalokasikan dua pertiga APBD Provinsi Riau ke kabupaten/kota. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, ujar anggota Dewan dari Fraksi Demokrat ini, tugasnya hanya pembinaan saja. "Yang punya rakyat itu kabupaten/kota, sehingga tenaga pegawai juga harus disebar ke kabupaten dan kota," kata Dedet.

Setelah dialokasikan anggaran ke kabupaten/kota, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan. Prosesnya mulai dari lelang hingga selesai pekerjaan. Dokumentasi pekerjaan juga dapat diakses dengan teknologi. 

Dedet juga siap membentuk Badan atau instansi yang bertugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat Riau. Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan sistem, sehingga Gubernur dapat memantau sampai dimana tindaklanjutnya. 

"Selain itu pemimpin harus membuka komunikasi selama 24 jam, sehingga dapat menerima informasi dan laporan masyarakat. Itu yang saya lakukan kalau diberi kesempatan dan itu merupakan konsep smart city," tutup Dedet. (war)

 

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co

Rabu,25 April 2018 - 23:19:29 WIB

Mantan Kadis Ciptada Riau Jalani Sidang Perdana 

PEKANBARU, jurnalmetronews.com- Mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno dan dua terdakwa lainnya, Yuliana J Baskoro serta Rinaldo Mugni menjalani sidang perdana dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Rabu (25/4/2018).

Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY