Tak Kuorum, Sidang Paripurna RTRWP Riau kembali Ditunda

Rabu,20 September 2017 | 20:24:05 WIB
Tak Kuorum, Sidang Paripurna RTRWP Riau kembali Ditunda
Ket Foto : Ruang sidang paripurna DPRD Riau sepi.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com -- Pimpinan sidang paripurna DPRD Riau tentang draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, Sunaryo kembali menunda sidang paripurna, Rabu (20/9/2017).

Alasannya, sidang paripurna RTRW Riau tak kuorum. Anggota Dewan yang hadir hanya 39 orang. Sunaryo yang juga Wakil Ketua DPRD Riau mengetuk palu dan menunda sidang paripurna hingga Senin mendatang. 

Ketua Pansus RTRW Provinsi Riau, Asri Auzar mengatakan, kerja pansus RTRW selesai. Kendalanya, anggota Dewan yang lain tidak hadir, karena berada di luar kota dalam rangka tugas. Ketika ditanyakan, bagaimana jika sidang paripurna DPRD Riau Senin mendatang tak kuorum lagi. Ketua pansus mengatakan, paripurna tetap dilanjutkan.

Terait tentang 32 korporasi yang masuk dalam draft RTRW. Asri menyatakan pansus RTRW tak membahas korporasi. "Yakinlah, perusahaan tak ada yang diakomodir," ujar Asri kepada jurnalmetronews.com usai paripurna DPRD Riau. 

Pembahasan yang dilakukan pansus sesuai dengan surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

Di sisi lain, sidang paripurna RTRW Riau tersebut didemo mahasiswa dari Universitas Riau. Mereka menilai sidang paripurna DPRD Riau cacat hukum, karena ada kepentingan korporasi. "Kami minta DPRD Riau serius menangani tentang RTRWP Riau ini," kata salah seorang mahasiswa.

Setelah berada di luar ruang paripurna, kembali terjadi kericuhan antara mahasiswa dan Satpol PP. Mereka saling dorong, karena berebut spanduk yang disimpan di laci meja Satpol PP.

"Jangan ada dusta antara RTRW dengan rakyat Indonesia begitu bunyi spanduknya. Kami minta agar dibentang petanya. Setiap kami minta tak dibuka. Bisa jadi ada kepentingan cukong asing, korporasi dan lain-lain," ujar salah seorang mahasiswa.

Melalui surat pernyataan sikapnya, Presiden Mahasisw UR, Rinaldi menuntut Pansus RTRW Riau menjelaskan dan melampirkan peta tentang status hutan lindung pada posisi kepala kambing yang hingga saat ini masih bermasalah sesuai hasil kerja pansus. 

Kedua, menuntut pansus RTRWP Riau menjelaskan secara detail disertai dengan peta dan koordinat yang jelas daerah yang dijadikan holding zone disertai dengan fungsi peruntukannya dan menuntut pansus RTRWP Riau menjelaskan perkembangan kasus temuan 629.000 hektare sawit perusahaan yang berada di kawasan hutan. (war)

 

 

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY