Daftar ke Demokrat

Noviwaldy : Saya Siap Bagi 50 Persen APBD Provinsi ke Kabupaten dan Kota

Rabu,20 September 2017 | 22:57:26 WIB
Noviwaldy : Saya Siap Bagi 50 Persen APBD Provinsi ke Kabupaten dan Kota
Ket Foto : Noviwaldy Jusman mengembalikan berkas formulir pendaftaran ke Partai Demokrat.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal Calon Wakil Gubernur Riau ke Partai Demokrat, Rabu (20/9/2017) pukul 17.45 WIB. 

Kedatangan pria yang disapa dengan panggilan Dedet tersebut disambut Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar. 

Usai mendaftar, Dedet mengatakan, ada penyampaian visi misi, salah satunya yakni akan menutup kesenjangan fiskal daerah dengan membagi 50 persen dari belanja modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau ke kabupaten/kota. 

"Tak perlu banyak pegawai lagi di provinsi. Mereka disebar ke daerah, silakan jalankan program yang di daerah," ujar Dedet kepada jurnalmetronews.com. 

Ketika ditanyakan, kenapa APBD Provinsi Riau tak langsung ke desa seperti visi misi bakal Calon Gubernur Riau yang lain. 

Noviwaldy menjawab, APBD Provinsi Riau tak bisa langsung ke desa, karena ada aturan yang membatasinya. Dana yang diperuntukkan ke desa sumbernya dari APBN dan APBD kabupaten/kota. "Undang-undang yang mengatur, Provinsi tak bisa langsung ke desa," kata Dedet.

Selain itu, Noviwaldy Jusman juga siap membuat pendidikan dan kesehatan gratis. Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat itu juga akan membuka APBD Riau ke publik. Untuk mewujudkan itu, Provinsi Riau perlu berbasis teknologi (IT).

"Postur APBD kita (Provinsi Riau, red) cukup mampu untuk itu. Jika diberikan kesempatan, saya siap membuka APBD ke publik. Jadi masyarakat dapat mengakses informasi anggaran," kata Dedet. 

Pendidikan gratis dan kesehatan gratis sudah menjadi hak masyarakat Provinsi Riau. Sesuai dengan perintah Undang-undang, alokasi anggaran pendidikan seharusnya 20 persen dari APBD, sedangkan kesehatan 10 persen dari APBD. 

Dengan anggaran yang mencukupi, maka tak ada lagi pungutan liar di sekolah, seperti uang komite. Pemerintah Provinsi akan melakukan pengawasan terhadap anggaran. Menurutnya, perlu juga dibentuk badan atau instansi yang bertugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat Riau. 

Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan sistem, sehingga kepala daerah dapat memantau sampai dimana tindaklanjutnya. "Pemimpin harus membuka komunikasi selama 24 jam. Dengan demkian, dapat menerima informasi dan laporan masyarakat. Itu yang saya lakukan kalau diberi kesempatan dan itu merupakan konsep smart city," tutup Dedet. (war)

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co

Rabu,25 April 2018 - 23:19:29 WIB

Mantan Kadis Ciptada Riau Jalani Sidang Perdana 

PEKANBARU, jurnalmetronews.com- Mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno dan dua terdakwa lainnya, Yuliana J Baskoro serta Rinaldo Mugni menjalani sidang perdana dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Rabu (25/4/2018).

Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY