Terkait IKPP, Kapolda Riau: Saya Perintahkan Kapolsek Tindaklanjuti

Sabtu,23 September 2017 | 12:53:28 WIB
Terkait IKPP, Kapolda Riau: Saya Perintahkan Kapolsek Tindaklanjuti
Ket Foto : Ilustrasi dugaan pencemaran lingkungan.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Kapolda Riau, Brigjen Pol Nandang mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti terkait dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

"Kita akan lakukan, karena pencemaran lingkungan berbeda dengan kasus-kasus pencurian kan barang nampak," katanya usai Sertijab sejumlah PJU dan Kapolres di Markas Brimobda Polda Riau, pada Jumat (22/9/2017) siang.

Menurut Nandang, untuk menangani kasus keruskana lingkungan maka pihaknya membutuhkan alat bukti berupa keterangan dari saksi ahli dan hasil laboratorium yang menyatakan apakah benar perusahaan tersebut telah mencemari lingkungan atau tidak.

"Itu sangat berkaitan dengan keterangan ahli, itu berkaitan dengan laboratorium. Apakah itu merupakan pencemaran atau apakah itu membahayakan. Itu merupakan pekerjaan yang butuhkan keterpaduan seluruh itu," jelasnya.

Sementara itu terkait tudingan penutupan 3 anak sungai oleh PT IKPP, Kapolda juga akan memerintahkan Kapolseknya yang baru untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

"Saya akan perintahkan Kapolsek yang baru untuk segera menindaklanjuti," ucapnya.

Diperintahkannya Kapolsek untuk menindaklanjuti hal tersebut, menurut Kapolda karena di instansi kepolisian memiliki lapis kemampuan.

"Karena kita ada lapis kemampuan, kalau Polsek mampu silahkan Polsek untuk kasus ringan, kasus sedang itu Polsek dan Polres tapi kalau kasus agak berat itu Polda tapi kalau Polres yang lakukan nanti dibackup Polda," tukasnya.

Untuk diketahui bahwa masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Lingkungan (Kopel) melakukan aksi demo ke Kantor PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan Polda Riau, Rabu (20/9/2017).

Koordinator Kopel, Sadra Hera mengatakan, sekitar 100 orang masyarakat Siak menuntut agar perusahaan kertas itu menghentikan pencemaran udara, air dan lingkungan.

"Kami dapat informasi pengelolaan pabrik menggunakan klorin. Itu limbah B3, sehingga dipertanyakan izin penggunaannya," ujar Sadra.

Begitu juga dengan beroperasinya MB 21 dan 24 milik PT IKPP. Akibatnya diduga terjadi pencemaran lingkungan di sekitar, sehingga bagaimana tanggungjawab perusahaan itu.  

Tak hanya itu, PT IKPP juga terus melakukan ekspansi, namun Kopel menduga tak ada izin mendirikan bangunannya. 

Setelah berorasi di Kantor IKPP, Kopel meneruskan aksi mereka ke Kantor Polda Riau. Di sana, Kopel meminta keadilan, kenapa anggota DPRD Kabupaten Siak, Ismail Amir diduga dikriminalisasi. "Wakil rakyat itu diundang untuk memaparkan terkait pencemaran lingkungan, bahkan ada izin dari DPRD. Kami mempertanyakan keadilan," ujar Sadra.

Boleh saja, keberadaan PT IKPP menghidupkan perekonomian masyarakat, akan tetapi harus ikut aturan main. Jangan merusak tatanan yang sudah ada. 

"Kami dalam waktu dekat ini segera membuat laporan resmi ke Polda Riau dan mengawal ini, PT IKPP harus bertanggung jawab" tutup Sadra. (sya/war)
 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY