Kejati Riau Sambut Baik Upaya Pra Peradilan Tersangka Tugu RTH

Jumat,10 November 2017 | 19:11:09 WIB
Kejati Riau Sambut Baik Upaya Pra Peradilan Tersangka Tugu RTH
Ket Foto : Aspidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta. (Foto : int)

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Assisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Riau, Sugeng Riyanta mengatakan, menyambut baik langkah hukum upaya pra peradilan dari 9 tersangka dugaan korupsi Tugu Anti Korupsi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Kantor PU Riau, Jalan Ahmad Yani. 

Menurut Sugeng, upaya pra peradilan merupakan upaya hukum untuk menjamin cek and balances dalam proses hukum. "Kami hormati," ujar Sugeng kepada jurnalmetronews.com, Jumat (10/11/2017).

Ketika ditanyakan, apakah 18 tersangka akan ditahan. Sugeng menyatakan, tunggu saja prosesnya. 

Di waktu terpisah, 9 tersangka melalui Ketua Tim Penasehat Hukum (PH)nya, Razman Arif Nasution mengatakan, akan melakukan upaya pra peradilan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. 

Pra peradilan didaftarkan pada pekan depan. Sembilan tersangka yang melakukan upaya hukum pra peradilan, yakni DR Dwi Agus Sumarno (Kepala Dinas Ciptada Provinsi Riau), Ikhwan Sunardi (Ketua Tim Pokja), Haryanto (Sekretaris Pokja), Desi Iswanti Ruliana Silalahi (Anggota Pokja), Hoprizal (anggota Pokja), Ardiansyah (Ketua Tim PPHP), Akrima ST, Rica Martiwi masing-masing anggota PPHP dan Yusrizal, selaku PPK.

Razman mengatakan, setelah membaca semua surat terkait, seharusnya ada tersangka utama. 

Pelaku utama, yakni penerima suap seharusnya dapat dibuktikan Kejati. "Seharusnya ada penerima suap," ulas Razman.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), awalnya dimasukkan dalam anggaran sebesar Rp10 miliar, belum termasuk pajak dan yang lainnya, sehingga anggaran sekitar Rp 8 miliar. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 huruf C dan D, bisa satu mata anggaran masuk tugu di dalamnya. 

Hal ini pernah jadi perdebatan antara Penyidik Kejati dengan Dwi Agus Sumarno. Namun dikarenakan sudah ditetapkan tersangka, maka akan diajukan pra peradilan. "Jangan paksakan ini buat P21," ujar Razman.

Dalam proyek RTH, ungkap kuasa hukum Kalijodo ini, telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Hasil audit, ditemukan kelebihan bayar Rp285 juta. Kelebihan bayar itu ada pengembalian ke kas negara, sehingga tersisa yang belum dikembalikan hanya sekitar Rp75 juta. 

"Belum selesai retensi lima persen penyidik sudah masuk. Dasar kami kuat kita akan buktikan," ungkap Razman. (war)

 

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY