Terkait Dana Desa Rp50 Juta

Noviwaldy : Bisa Jawab Pertanyaan, Saya Serahkan Keberanian Banggar

Dibaca: 121 kali  Minggu,26 November 2017 | 00:11:51 WIB
Noviwaldy : Bisa Jawab Pertanyaan, Saya Serahkan Keberanian Banggar
Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. (foto ; int)

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman menyatakan siap menyerahkan keberanian sebagai Badan Anggaran, jika pemerintah provinsi bisa menjawab pertanyaannya terkait dengan dana desa Rp50 juta yang diajukan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

Disampaikan Noviwaldy yang disapa akrab Dedet tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yakni bagaimana cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengeluarkan angka Rp50 juta per desa. Bagaimana cara menghitungnya. Apakah kemiskinan setiap desa sama. Apakah setiap desa punya luas wilayah sama dan sebagainya. "Jika pertanyaan tersebut terjawab, maka saya serahkan keberanian Banggar," ujar Wakil DPRD Riau ini.

Dana desa dari provinsi hanya bisa 2 pola bantuan keuangan, bersifat umum dan khusus. "Pemerintah bisa saja beri bantuan keuangan umum ke desa, tapi tak bisa diberikan secara merata, berdasarkan tata cara perencanaan anggarannya harus memperhatikan luas wilayah tersebut, jumlah penduduk dan angka kemiskinan dan indeks melek baca atau pendidikan, sehingga tak bisa diberikan secara merata dan pemerintah memberitahukan jumlah bantuan kepada penerima harus tercantum dalam perencanaan APBDesa," ujar Dedet, Sabtu (25/11/2017).

Sekarang, kalau dicoba pola bantuan keuangan khusus, maka harus melihat usulan dari Desa tersebut melalui  kabupaten kepada provinsi. Selanjutnya, diverifikasi oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atau pemprov kelayakannya. Jika sudah dijalankan prosedur, barulah direncanakan dalam anggaran provinsi setelah disetujui DPRD atas indikator kinerja outputnya terhadap kegiatan yang diusulkan dalam bentuk kegiatan (by name) titik lokasinya dan besarannya berapa (by volume), dimana maka Gubernur membuat Peraturan Daerah (Pergub)nya baru proses pencairannya.

"Pertanyaannya, adakah proposal baik secara manual maupun secara online diajukan kepala desa sebelum Pergub RKPD disampaikan DPRD. Sudahkan diverifikasi hampir 2.000 proposal desa tersebut. Bantuan ini berupa bantuan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, desa mandiri dan lain-lain diatur dalam peraturan," tutup anggota Dewan dari Fraksi Demokrat ini. (sya)       

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY