Jikalahari Sebut Kapolda Riau Lamban Tangani Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rabu,13 Desember 2017 | 19:19:40 WIB
Jikalahari Sebut Kapolda Riau Lamban Tangani Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Ket Foto : Ilustrasi.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Jaringan Kerja Penyelamat Hidup Riau (Jikalahari) menyebut Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang lamban dalam menangani kasus hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

"Kami meminta Kapolri, Tito Karnavian mengevaluasi kinerja Kapolda Riau Nandang yang lamban dan stagnan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Riau," ujar Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali  menanggapi tepat 100 hari Irjen Nandang menjabat sebagai Kapolda Riau pada Rabu (13/12/2017) siang.

Dalam siaran persnya, Jikalahari yang konsen pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini meminta Nandang untuk meneruskan proses hukum atas pemeriksaan sejumlah perusahaan yang diduga melanggar UU lingkungan hidup dan kehutanan. 

Seperti 33 koorporasi yang dilaporkan oleh Koalisi Rakyat Riau (KRR) dan Jikalahari karena perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin (ilegal).

Kasus itu mulai mencuat saat Kapolda Riau dijabat oleh Irjen Pol Zulkarnain. Ketika itu sudah ada empat koorporasi yang masuk dalam penyelidikan dan dua diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yakni PT Hutahean dan PTPN V. Sementara yang lainnya masih dalam penyelidikan.

“Penyelidikan dan penyidikannya seperti 
dibiarkan stagnan begitu saja oleh Kapolda Riau. Ada apa ini? Semestinya Kapolda Nandang secepat kilat menetapkan 33 korporasi sebagai tersangka dan secepat kilat pula menyerahkan berkasnya ke kejaksaan," tutur Made.

Nandang sebenarnya sudah tak asing lagi dengan Riau lantaran dia pernah menjabat sebagai Wakapolres di Inhil dan Bengkalis, Ditlantas Polda Riau dan Paban Reda Polda Riau 17 tahun lalu.

"Apalagi di media, Nandang berkoar-koar sudah tidak asing lagi dengan kondisi Riau. Tapi kenapa Nandang takut menetapkan korporasi 
sebagai tersangka?" tanya Made.

Selain 33 perusahaan tersebut, sebelumnya Jikalahari bersama dengan Koalisi EoF telah melaporkan 49 korporasi diduga pelaku kebakaran hutan dan lahan pada 2015. 

Laporan tersebut diserahkan kepada Irjen Zulkarnain pada 18 November 2016 lalu.

"Sampai detik ini, Jikalahari belum menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, red) kepada Pelapor (EOF, red) dan perkembangan status penyelidikan dan penyidikan 49 korporasi tersebut. Berani nggak Irjen Pol Nandang menetapkan 49 korporasi tersebut sebagai tersangka?” kata Made Ali.

Begitu juga dengan perkembangan kasus penyidikan PT Sontang Sawit Perkasa dan penyelidikan PT Andika Permata Sawit Lestari serta pidana terhadap pekerja PT APSL yang menghalang-halangi staff KLHK saat melakukan penegakan hukum pada 2016.

"Juga belum ada perkembangan penegakan hukum di era Irjen Pol Nandang. Kami juga menantang keberanian Irjen Pol Nandang melanjutkan kembali penyidikan terhadap 15 korporasi pembakar hutan dan lahan pada 2015,” tutupnya.(sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY