Polda Riau Bantah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berjalan Stagnan

Rabu,13 Desember 2017 | 20:15:31 WIB
Polda Riau Bantah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berjalan Stagnan
Ket Foto : AKBP Gidion (kiri) dan Kombes Pol Guntur Aryo Tejo (kanan).

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Polda Riau membantah bahwa penanganan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus berjalan stagnan (jalan ditempat, red).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Gidion Arif Setyawan yang didampingi Kabid Humas Kombes Pol Guntur Aryo Tejo.

"Secara fakta dari konteks rentang waktu penyidikan ini berlanjut dari Kapolda masa lalu sampai sekarang ini konsisten. Tidak ada perbedaan penanganan perkara," ujar Gidion di kantornya pada Rabu (13/12) siang.

Bahkan untuk pemanggilan terhadap tersangka pada laporan 33 koorporasi yang diduga telah beroperasi di kawasan hutan tanpa izin, pertama kali dilakukan di era Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang.

"Eranya era Pak Nandang. Yang tanda tangan saya kok. Yang tanda tangan pemanggilan tersangka pertama ya saya (Gidion, red). Jadi eranya pak Nandang,"

Gidion menyebutkan bahwa untuk penetapan pelaku pada kasus lingkungan hidup dan kehutanan tidak bisa dilakukan secara cepat karena membutuhkan proses yang cukup panjang.

"Tidak bisa dilaporkan saat itu langsung ditetapkan pelaku. Kedua apakah luasan yang dilaporkan itu apakah sama dengan fakta di lapangan dan fakta hukumnya," sebutnya.

Seperti pembuktiannya harus di temukan terlebih dahulu oleh penyidik, kemudian di dalam KUHAP ditentukan untuk menetapkan tersangka minimal harus ada dua alat bukti.

Begitu juga dalam proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya harus lengkap. Pada kasus lingkungan hidup dan kehutanan, polisi harus melengkapi dokumen dengan menggunakan keterangan dari saksi ahli.

"UU Kehutanan membatasi 90 hari sejak penyidikan, tentu tidak bisa semuanya periksa secara komprehensif dan mengukur luasan lahan," tuturnya.

Untuk perkembangan kasusnya, berkas PT Hutahean yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggarapan hutan ini sudah memasuki P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi).

"Pengembalian P-19 besok, sudah memenuhi petunjuk jaksa. Ini yang jelas. Dan akan memenuhi petunjuk dari jaksa," katanya.

Bahkan berkasnya sudah ditanda tangani oleh Gidion. Setelah itu penyidik hanya menunggu hasil penelitian dari Jaksa dan berkas dinyatakan lengkap (P-21) sehingga bisa segera dilimpahkan ke jaksa (tahap II).(sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY