Sidang Dugaan Korupsi Lampu Jalan Pekanbaru

Hakim : Ada apa dengan Kepala Dinas dan Jajarannya?

Rabu,20 Desember 2017 | 11:33:59 WIB
Hakim : Ada apa dengan Kepala Dinas dan Jajarannya?
Ket Foto : Lima orang saksi diambil sumpahnya dalam dugaan korupsi lampu penerangan jalan.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Sidang atas dugaan kasus korupsi Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Pekanbaru kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Selasa (19/12/2017) siang.

Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Riau menghadirkan lima orang saksi dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Di persidangan ini, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Khomozaru Waruwu, menaruh curiga terhadap Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Kecurigaan itu muncul ketika hakim menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi mengenai pemberian proyek kepada rekanan yang tidak sesuai dengan prosedur bahkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Ada apa dengan Kepala Dinas (DKP, red)  dengan jajarannya. Jangan-jangan bermain api," ujar Hakim Khomozaru.

Hakim juga menuntut kepada Jaksa Penuntut Umum yakni Astin, M Amin, Oka Regina, Nuraini, Eka Safitra dan Puji Dwi Jona untuk segera menghadirkan kepala dinas tersebut ke persidangan.

"Kapan Kadis dipanggil? Kadis harus datang," tegas Hakim tersebut.

Dalam kesaksiannya, Sri Suryanti selaku Kepala Seksi Penerangan Jalan dan PPTK pada tahun 2016 lalu mengatakan, dana yang digunakan untuk Pengadaan Lampu Jalan Umum tersebut berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi.

"Bantuan dari Pemerintah Provinsi. Saya dapat copyan Pergub nomor 108/1/2016 tanggal 22 Januari 2016. Pergub ini mengatur tentang alokasi belanja," tutur Sri.

Dana yang dicairkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tersebut, dimasukkan dalam kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru 2016 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Pagu anggarannya sebesar Rp 6,7 miliar dengan kontrak sebesar Rp 6,3 miliar.

Sri juga menjelaskan beberapa lampu sorot dan cabe yang ada ternyata tak sesuai dengan saran yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sebelum kontrak dikerjakan oleh rekanan, Sri bersama dengan beberapa orang staf sempat berangkat ke Jakarta untuk meminta saran dari LKPP terkait pengadaan lampu PJU pada Oktober 2016.

Disana, Sri diberi saran agar lampu yang nantinya akan dipasang di beberapa ruas jalan di Kota Pekanbaru haruslah sesuai dengan ISO dan memiliki merk. Namun dalam kegiatan ini, saran dari LKPP tersebut tidak dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu dijabat oleh Masdauri.

"Saran dari LKPP tidak diikuti oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran, red). Lampu juga tidak sesuai dengan saran dari LKPP contohnya tidak memiliki ISO dan merk," ungkap wanita berhijab itu di depan majelis hakim.

Hal senada terkait pengerjaan proyek yang tak sesuai dengan prosedur juga disebutkan oleh Dwi Pujianto Putro yang saat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam keterangannya, jumlah kegiatan yang ada di dalam Dokumen Pengadaan Anggaran (DPA) sebanyak 36 namun yang terlaksana hanya 35 paket saja.

Sebelum pengerjaan, Masdauri memanggil Dwi dan memberikan daftar nama-nama perorangan yang nantinya akan mengerjakan proyek lampu tersebut.

"Ada 9 nama yang diberikan. Itu tidak sesuai prosedur dan melanggar Perpres. Kami mengingatkan kepada Masdauri agar mengikuti sesuai prosedur. Tapi dia menyuruh saya membuat kontrak dan menyerahkan nama-nama (rekanan kerja, red) yang sudah dia tunjuk.," kata Dwi dengan polosnya di depan majelis hakim.

Menurut aturan, untuk pengerjaan proyek tersebut haruslah badan usaha namun dalam kasus ini, Masdauri memberikan nama-nama perorangan. Bahkan pengerjaan tersebut sudah di paket-paketkan.

Dalam kesempatan ini juga Dwi sempat curhat kepada Hakim Khomozaru bahwa hal yang dilakukannya memanglah salah dan dia siap menerima konsekuensinya.

Namun perbuatannya itu terpaksa dilakukannya karena dia merasa takut dengan pimpinannya. Selain itu dia juga takut kepada preman proyek.

"Sebetulnya sangat ketakutan, karena premanisme dalam proyek. Ini cerita saya dulu bahwa premanisme dalam proyek tau-tau rumah didatangi," ungkapnya.

Dwi juga sudah mengadukan terkait preman proyek itu kepada atasannya yakni Kepala Dinas.

"Saya sudah melapor ke kepala dinas, kepala seksi dan kepala bidang. Kepala dinas mengatakan nanti koordinasikan kepada Masdauri," tuturnya.

Hal menarik juga terdengar dalam keterangan saksi Heri Mufti selaku Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Hakim sempat menanyakan mengapa dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur sudah tercantum item-item pengerjaan proyek ini.

"Kenapa sudah dipaket-paketkan? Dasar anggaran Pergub, berarti Pergub ini yang menghindari pelelangan. Siapa Gubernurnya saat itu?" tanya Hakim.

Dengan ragu-ragu Heri menjawab kalau saat itu Gubernurnya adalah Arsyadjuliandi Rahman.

Selain ketiga saksi ini, dua orang saksi juga diperiksa yakni Jani ariska dan Dido.

Pada kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 2,6 miliar ini, terdapat lima orang tersangka yakni Masdauri selaku Kabid Pertamanan, Afrizal alias Majid, Abdul Rahman, Hendy Wijaya dan Munahar.

Mereka diduga telah melakukan Mark up.
Atas perbuatannya, mereka pun dijerat dengan Pasal 2 Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY