Kapolda Riau Keluarkan Maklumat Cegah Penimbunan Bahan Pokok

Rabu,20 Desember 2017 | 17:44:15 WIB
Kapolda Riau Keluarkan Maklumat Cegah Penimbunan Bahan Pokok
Ket Foto : Kapolda Riau Irjen Pol Nandang melakukan sidak bersama instansi terkait lainnya ke beberapa pasar.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan pokok (Bapok) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, mengeluarkan maklumat Kapolda mengenai larangan penimbunan Bapok yang tidak sesuai ketentuan.

Dari rilis yang diterima, Kapolda mengeluarkan maklumat tersebut pada Rabu (20/12/2017) dengan nomor : MAK/01/XII/2017 tentang Larangan Penimbunan dan memperdagangkan barang kebutuhan pokok (BAPOK) tidak sesuai ketentuan.

Maklumat ini sudah disebar ke Polda Riau dan jajaran. Begitu juga dengan Polresta Pekanbaru beserta dengan Polsek-polseknya.

Adapun di dalam maklumat tersebut, Kapolda Riau menyampaikan:
A. Kepada seluruh lapisan
     masyarakat diharapkan :

1. Tidak membeli dan/atau menggunakan bahan pokok ( BAPOK) yang tidak memenuhi standart kesehatan, keamanan, kadaluarsa serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Apabila mengetahui ada penimbunan bahan pokok dan/atau peredaran barang (makanan & minuman) yang tidak memenuhi standar segera memberitahukan dan/atau melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat.

B. Kepada para pelaku usaha
     dilarang :
   
1. Dengan sengaja menimbun atau menyimpan bahan pokok (BAPOK) dan barang yang di subsidi pemerintah ( BBM, Gas Elpiji 3 kg, Pupuk dll) melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau diluar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi.

2. Memperdagangkan dan/atau mengedarkan barang (makanan & minuman) yang tidak memenuhi standart kesehatan, keamanan dan kadaluarsa serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan angka 1 dan 2 tersebut diatas, akan dilakukan tindakan tegas karena merupakan perbuatan pidana dipersangkakan melakukan pelanggaran pidana pasal 133 UU Nomor: 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

4. Kepala Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainya diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaannya barang kebutuhan pokok dan yang bersubsidi pemerintah serta dalam pelaksanaannya dapat menjalin kerjasama lintas sektoral dengan baik.

Sementara itu Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto melalui Kasubbag Humas Iptu Polius Hendriawan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima maklumat tersebut.

"Ini antisipasi natal dan tahun baru dan lonjakan harga kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga harga tetap normal dan masyarakat bisa mencukupi kebutuhan sehari hari dengan harga yang terjangkau," tuturnya.

Santo mengimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan Bapok kepada masyarakat sesuai standart dan ketentuan.

Begitu juga kepada masyarakat berikan informasi atau pengaduan terkait  Bapok yang melanggar aturan.

Bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran dapat menghubungi posko Satgas Pangan Polda Riau dengan nomor telp: 0813-2602-0206 atau 0812-7613-617. (sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY