Kejahatan Perang Israel akan Diselidiki Mahkamah Internasional

Selasa,09 Januari 2018 | 14:03:27 WIB
Kejahatan Perang Israel akan Diselidiki Mahkamah Internasional
Ket Foto : Foto : Ilustrasi/sindo/int.

JAKARTA, jurnalmetronews.com - Para pemimpin Israel akan diselidiki oleh Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) terkait pembangunan permukiman ilegal di Yerusalem Timur, perluasan kota-kota Israel di Yudea dan Samaria, juga konflik dengan Hamas pada 2014, serta operasi militer Operation Protective Edge.

Menurut laporan yang disiarkan televisi Israel, Channel 10, Senin (8/1) sore, Dewan Keamanan Nasional (NSC) Israel telah memperingatkan para politisi di Komite Pertahanan dan Luar Negeri di Parlemen Israel, Knesset soal rencana tersebut.

Anggota senior NSC, Amit Aviram mengajukan presentasi rahasia berjudul "Penilaian Situasi Strategis untuk 2018", ungkap Channel 10, Senin (8/1). Ia memperingatkan ketiadaan negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina akan meningkatkan upaya untuk mendelegitimasi Israel dan seruan boikot terhadap negara Yahudi tersebut.

Jaksa Mahkamah Internasional, atas permintaan Otoritas Palestina, telah membuka pemeriksaan soal langkah tentara Israel (IDF) dalam perang melawan faksi Palestina Hamas pada 2014, juga permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria. Menurut berita yang dilansir situs Israel, Arutz Sheva, pejabat NSC mengkhawatirkan penyelidikan awal akan meningkat menjadi investigasi penuh pada 2018. 

Hal ini memicu kekhawatiran lain bahwa Mahkamah Internasional bakal mengadili para pejabat Israel dengan tuduhan "kejahatan perang" berdasarkan pengaduan yang diajukan Otoritas Palestina.

Kekhawatiran NSC menyusul laporan ICC pada 4 Desember 2017 yang membeberkan hasil pemeriksaan pendahuluan, yang dimulai sejak 2015. Ketua Jaksa ICC, Fatou Bensouda mempublikasikan laporan bertajuk "Aktivitas Pemeriksaan Awal 2017", dimana dia membeberkan perkembangan pemeriksaan klaim Palestina terhadap Israel yang diluncurkan sejak Januari 2015.

Laporan 2017 itu mengutip 'dugaan keterlibatan' pemerintah Israel, 'dalam permukiman warga sipil di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur". Laporan itu juga menyebut berdirinya  Amichai, kota Israel pertama yang dibangun di Samaria dalam seperempat abad, sebagai contoh.

Berdasarkan hukum internasional, Israel dilarang membangun permukiman di wilayah pendudukan Palestina. Laporan itu menyebut bahwa pada Juni lalu, pembangunan kota baru, yang diniatkan untuk menggantikan komunitas Amona, pasca pembongkaran pada Februari lalu. Amona terletak di wilayah perbukitan tengah di Tepi Barat.

"Pada Maret 2017, untuk pertama kalinya, dalam beberapa dekade, kabinet keamanan Israel menyetujui pembangunan permukiman baru untuk merelokasi warga Amona, yang dievakuasi pada Februari 2017, menyusul keputusan Pengadilan Tinggi Israel pada Desember 2014," kata laporan ICC tersebut.

Operasi militer Israel, Operation Protective Edge, selama 50 hari pada 2014 di Jalur Gaza berawal dengan serangan udara merespons roket dari Jalur Gaza, serupa dengan Operasi Pilar Pertahanan 2012. Menurut kabar yang dilansir Times of Israel, dari pihak Israel 74 orang tewas, termasuk 68 tentara Israel, 11 di antaranya tewas dalam serangan di terowongan lintas perbatasan, dan enam warga sipil.  Adapun di Jalur Gaza, lebih dari dua ribu orang tewas, menurut Israel sendiri 50 persen di antaranya warga sipil, sisanya kombatan. Seluruh Jalur Gaza rusak berat akibat operasi militer Israel tersebut.


Berita ini telah tayang di cnnindonesia dengan judul : Mahkamah Internasional akan Selidiki Kejahatan Perang Israel 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY