Penetapan Tersangka Dinyatakan Tak Sah, Poniman Tetap Diadili

Kamis,11 Januari 2018 | 21:36:56 WIB
Penetapan Tersangka Dinyatakan Tak Sah, Poniman Tetap Diadili
Ket Foto : Ilustrasi persidangan.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Meskipun penetapan statusnya sebagai tersangka dinyatakan tidak sah oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru melalui proses pra peradilan, Poniman (46) yang terlibat dalam dugaan pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) lahan di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, tetap diadili.

Poniman menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dengan agenda pembacaan dakwaan yang dipimpin hakim Fatimah SH, yang digelar pada Kamis (11/1/2018) siang tadi.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa Poniman diduga bekerja sama dengan tiga mantan lurah di Pekanbaru yaitu, Gusril, Fadliansyah, dan Budi Marjohan, serta pengacara Agusman Idris yang telah terlebih dahulu diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU oleh penasehat hukum Poniman, Alhendri Tanjung SH MH.

Dalam eksepsinya, penasehat hukum mempertanyakan dakwaan JPU yang menetapkan kliennya sebagai terdakwa.

Padahal hakim telah membatalkan penetapan status Poniman sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru.

"Tiadalah mungkin ada seorang menjadi terdakwa jika dia bukan seorang tersangka. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan praperadilannya telah menyatakan berita acara pemeriksaan terhadap pemohon selaku tersangka tidak sah dan tidak punya kekuatan mengikat," ungkap Alhendri.

Alhendri menyebutkan, dalam putusan pra peradilan Nomor : 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR tanggal 20 Desember 2017, hakim tunggal menerima permohonan Poniman sebagian.

Menyatakan bahwa surat dakwaan Nomor PDM-97/Pekan/12/2017 tertanggal 18 Desember 2017 dan berkas perkara Nomor BP/174/XI/2017/Reskrim tanggal 10 November 2017 adalah cacat menurut hukum dan karenanya batal demi hukum.

Selain itu hakim juga menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Poniman adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.

Atas dasar putusan pra peradilan tersebut, Alhendri kemudian mempertanyakan mengapa perkara yang tersangkanya sudah dinyatakan tidak sah akan dilanjutkan di PN Pekanbaru.

"Apakah perkara ini akan diperiksa berdasarkan surat dakwaan dan berita acara yang tidak sah dan tidak punya kekeuatan hukum. Kita semua mengetahui, surat dakwaan adalah dasar dan batasan pemeriksaan suatu perkara pidana," tuturnya.

Selain itu atas putusan pra peradilan tersebut, kuasa hukum bersama keluarga Poniman juga sudah mendatangi Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk tempat Poniman ditahan untuk membebaskan bapak empat orang itu dari penjara.

Namun, pihak rutan menolak membebaskan Poniman dengan alasan  harus administrasi dari kejaksaan sebagai lembaga yang menitipkan Poniman di rutan. Sebaliknya, pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru justru melimpahkan berkas perkara ini ke pengadilan pada 21 Desember 2017 lalu.

"Kami mohon kepada Majelis Hakim putusan yang terbaik dan adil bagi Saudara Poniman," tukasnya.(sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY