Alhendri : JPU Harus Tunduk pada Putusan Pengadilan

Sabtu,13 Januari 2018 | 13:56:38 WIB
Alhendri : JPU Harus Tunduk pada Putusan Pengadilan
Ket Foto : Tim Penasehat Hukum (PH), Alhendri Tanjung, SH.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tetap menahan terdakwa pemalsuan surat, Poniman, walaupun pernohonan pra peradilannya dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Alhendri Tanjung SH, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Poniman, mengaku kecewa dengan logika hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Harusnya jaksa tunduk pada putusan pra peradilan. Kasus Poniman, dua hari jelang putusan pra peradilan di P21 oleh jaksa. Putusan pra peradilan tak bisa dilakukan upaya hukum," kata Alhendri Tanjung, SH kepada jurnalmetronews.com, Jumat (12/1/2018). 

Begitu menerima putusan pra peradilan, PH terdakwa menyampaikannya ke Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. "Kami datang ke sana menyampaikan putusan pra peradilan tersebut. Tapi jaksa berdalih akan dirapatkan dulu," kata Alhendri.

Tiba-tiba saja, perkara pemalsuan surat dengan terdakwa Poniman dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

'Bagaikan disambar Petir', PH terdakwa terkejut dan mempertanyakan yang dilimpahkan, itu siapa. Pasalnya, penetapan tersangka Poniman oleh Kepolisian , kata Alhendri, berdasarkan putusan pra peradilan dinyatakan tak sah.

Namun, jaksa menyatakan, terkait dengan putusan pra peradilan tersebut, mereka bukan sebagai pihak termohon. 

"Dalam penegakan hukum pidana, jaksa bukan berdiri sendiri. Terus terang, kami kecewa dengan logika hukum jaksa," kata Alhendri. 

Terhadap terdakwa Poniman yang masih ditahan, menurut Alhendri, itu merupakan penyanderaan, bukan penahanan. "Itu melanggar hak asasi manusia. Merenggut hak warga negara. Keluarga Poniman akan menuntut dan akan ada upaya hukum terhadap itu, karena kami menilai hak dasar, sebagai warga negara sudah dilanggar," ucap Alhendri Tanjung. 

Dalam putusan pra peradilan pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diajukan Poniman, hakim menyatakan sebagai berikut, Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan. 

Kedua, menyatakan surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/194/VII/2016/reskrim, tanggal 25 Juli 2016, dan surat perintah penyidikan lanjutan nomor; SP. Sidik/194.a/III/2017/reskrim, tanggal 14 Maret 2017 dan surat perintah penyidikan lanjutan nomor: SP. Sidik/194.b/X/2017/reskrim, tanggal 2 Oktober 2017 yang menetapkan Poniman sebagai tersangka terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan penetapan tersangka atas diri Poniman yang dilakukan termohon adalah tidak sah. Keempat, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

Kelima, menyatakan berita acara pemeriksaan pemohon selaku tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Keenam, menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah secara hukum, karena melanggar ketentuan perundang-undangan.

Ketujuh, memerintahkan kepada termohon agar segera mengeluarkan/membebaskan pemohon. Delapan, membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar Rp5.000. ***

 

 

 

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY