Tuntut Dana Sertifikasi Guru Dibayarkan

FGP Demo di Kantor Wako dan DPRD Kota

Kamis,25 Juni 2015 | 00:02:49 WIB
FGP Demo di Kantor Wako dan DPRD Kota
Ket Foto : Ratusan guru melakukan demonstrasi di depan Kantor Wako dan DPRD Kota, Rabu (24/6/2015). Mereka meminta agar dana sertifikasi guru segera dibayarkan. (Foto:desli)

PEKANBARU (jurnalmetronews.com) - Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Pekanbaru melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota dan gedung DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (24/6/2015).

Dalam tuntutannya, Forum Guru Pekanbaru (FGP) menyampaikan 7 tuntutan, yakni meminta agar dibayarkan tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan surat Keputusan (SK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, mempertanyakan Tunjangan Sertifikasi Januari-maret 2015 pada umumnya dibayarkan tidak sepenuhnya dan tidak proposional, meminta penjelasan pemotongan dan sertifikasi bulan Juli-Desember 2014 dan meminta kembalikan uang guru, mohon serahkan SK Sertifikasi Guru (TK, SD, SMO/MTs, SMA/SMK) se-Kota Pekanbaru dan bayarkan tunjangan sertifikasinya, kembalikan pembayaran tunjangan sertifikasi guru kepada bank (Bank mandiri, BRI, BNI) yang telah ditinjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum SK Sertifikasi Guru.

Selain itu, FGP mempertanyakan dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengalihkan dana sertifikasi dari rekening yang ditunjuk Kemdikbud ke Bank Riau Kepri. Mereka meminta agar mengembalikan ke rekening awal masing-masing guru sesuai SK Mendikbud dan meminta dana sertifikasi 2 triwulanan 2015 dicairkan pada 1 Juli 2015.

Menurut Pembina Forum Guru Pekanbaru, Haryanto berharap agar Disdik Kota Pekanbaru membayarkan dana sertifikasi guru mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, dan mengembalikan semua hak-hak guru yang diambil.

Ia mengatakan, ada ancaman kepada para guru yang melakukan demo. Ada guru yang cuti melahirkan selama 2 bulan, akan tetapi dana sertifikasinya dibayarkan 100 persen tanpa ada pemotongan. Haryanto juga mengatakan, jika tidak ada solusi yang diberikan maka akan melanjutkan permasalahan ini ke pusat dan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekitar 300 guru yang dana sertifikasinya dipotong. Ada juga yang tidak dibayarkan. Semua guru berharap, segera ada solusi yang baik, sehingga dana sertifikasi yang merupakan hak guru segera dibayarkan. (des)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY