Dugaan Korupsi Anggaran Bappeda Rohil, Kejati Tahan Satu Tersangka Baru

Selasa,16 Januari 2018 | 14:46:07 WIB
Dugaan Korupsi Anggaran Bappeda Rohil, Kejati Tahan Satu Tersangka Baru
Ket Foto : Usai diperiksa sebagai tersangka, LH langsung ditahan di Rutan Sialang Bungkuk pada Selasa (16/1/2018) siang.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Riau, menahan satu orang tersangka baru berinisial LH yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan anggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rohil tahun 2008-2011.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, LH yang saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk pada Selasa (16/1/2018) siang.

"Tersangka langsung kita tahan," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta pada Selasa siang.

Penetapan tersangka dan penahanan LH yang pada saat kegiatan itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) tersebut, lanjut Sugeng, bermula ketika pihaknya mendapatkan fakta baru dalam persidangan, yang sedang bergulir di Pengadilan.

"Perkara ini telah bergulir di persidangan. Lalu kita temukan fakta baru dalam persidangan. Selanjutnya kita terbitkan Sprindik (surat perintah penyidikan) lanjutan baru, dan kita tetapkan dia tersangka," ungkap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Bengkulu ini.

Dalam perkara ini telah menjerat mantan Kepala Bappeda Rohil, Wan Amir Firdaus serta 3 orang bawahannya yakni Pejabat Verifikasi Pengeluaran Bappeda Rohil, Rayudin, Bendahara Pengeluaran Bappeda Rohil tahun 2008-2009, Suhermanto, dan Hamka selaku Bendahara pengeluaran tahun 2010-2011.

Saat ini mereka tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sedang menunggu vonis dari majelis hakim. 

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.826.313.633 pada perkara ini. Anggaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa.

Saat itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi yang masuk dan keluar di rekening Wan Amir sekitar 17 miliar lebih. Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif di Bappeda Rohil.

Atas hal itu, JPU menuntut Wan Amir Firdaus dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Sedangkan 3 orang lainnya, Rayudin, Suhermanto dan Hamka, dituntut hukuman pidana penjara masing-masing 2 tahun dengan denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan penjara.(sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY