Bawaslu Berikan Arahan kepada ASN Jelang Pilgubri

Kamis,18 Januari 2018 | 18:04:17 WIB
Bawaslu Berikan Arahan kepada ASN Jelang Pilgubri
Ket Foto : Rapat tertutup pemberian arahan kepada ASN oleh Bawaslu di Kantor Gubernur Riau.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Riau, mempertanyakan beberapa hal terkait indikasi pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh ASN selama masa Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau nantinya.

‎"Pak Andi pada bulan Februari memasuki masa cuti dan besok akan meresmikan sebuah jembatan, apakah mereka bisa ikut, kapan saat yang dilarang? Dan itu tadi semuanya sudah dijawab oleh Bawaslu," ungkap Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim pada Kamis (18/1/2018).

Dari pertanyaan tersebut, Bawaslu mengatakan bahwa ketentuan mengenai pelanggaran tersebut telah diatur dalam surat edaran B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, UU ASN, UU Pilkda, PP No 53/2010 dan lainnya.

‎"Pelanggaran ASN dalam Pilkada tersebut seperti memberikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon (paslon), melakukan sesuatu yang merugikan atau menguntungkan paslon hingga di media sosial tidak boleh men-like dan mengomentari postingan yang berbau politik dan SARA  (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)," ujarnya.

‎Untuk memantau arus informasi di media sosial, Bawaslu membentuk tim khusus Informasi dan Teknologi (IT) guna mengawasi arus informasi di media sosial dalam masa Pemilihan Kepala Umum Daerah (Pilkada) 2018.

"Tim IT yang dibentuk dari internal kita (Bawaslu) yang melakukan pengawasan di media sosial. Untuk melihat aktivitas masyarakat termasuk ASN apakah ada pelanggaran seperti SARA, memprovokasi kekerasan, menyebarkan ujaran kebencian. Kampanye harus positif," ujar Ketua Bawaslu, Rusidin Rusdan pada Kamis (18/1/2018) siang.

‎Terkait indikasi adanya pelanggaran oleh ASN, Bawaslu mengatakan bahwa pihaknya hanya bertugas mengumpulkan bukti, mencermati serta menyimpulkannya saja. Untuk sanksinya nanti akan diproses oleh instansi terkait.

"‎Sanksi terberat adalah pemberhentian PNS, tapi itu nanti keputusannya ada di Menpan RB, Mendagri, BKN dan KSN. Untuk sanksi dari instansi, kita hanya mengumpulkan bukti saja," tukasnya.(sya)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY