Tiga Perusahaan Sawit Dilapor, Balai Gakkum KLHK Riau Kumpulkan Bahan Keterangan

Sabtu,27 Januari 2018 | 17:15:03 WIB
Tiga Perusahaan Sawit Dilapor, Balai Gakkum KLHK Riau Kumpulkan Bahan Keterangan
Ket Foto : Pintu air di kanal PT. Indogreen Jaya Abadi. Foto diambil pada 22 Oktober 2017/Foto : Walhi Riau.

PEKANBARU,jurnalmetronews.com - Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir dilaporkan.

Balai Penegakan Hukum Wilayah II Sumatera menyatakan sedang mengumpulkan bahan keterangan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, yakni PT Indogreen Jaya Abadi (IJA), PT Citra Palma Kencana (CPK) dan PT Setia Agrindo Mandiri (SAM) pada (15/11/2017). Ketiga perusahaan tersebut merupakan afiliasi First Resources.   

Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakum KLHK Sumatera, Eduward Hutapea mengaku telah menerima laporan dari Walhi Riau. Pihaknya, telah mengumpulkan bahan keterangan dan turun ke lapangan. "Posisinya pada APL (area peruntukan lain,red). Kita harus menghargai keputusan sebelumnya," ujar Eduward.

Terkait dengan persoalan lingkungan hidup (LH), menurut Eduward, ada kriteria yang harus dipenuhi. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci, kriteria apa yang dimaksud. 

Begitu juga dengan izinnya, menurut Eduward, perusahaan perkebunan tersebut punya izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Seperti diketahui, sebelumnya Walhi Riau melaporkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni pertama, PT Indogreen Jaya Abadi (IJA).

Izin Usaha Perkebunan (IUP)nya didasarkan pada Keputusan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IUP/XI/2013/3 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT Indogreen Jaya Abadi (IJA).
 
Selanjutnya, melalui SK tersebut diketahui komoditas yang diusahakan adalah perkebunan kelapa sawit dengan luas areal sekitar 17.877 hektare di Desa Concong Tengah, Sungai Berapit, Panglima Raja, Kampung Baru, Concong Dalam dan Sungai Bela yang terletak di Kecamatan Concong dan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 

Penerbitan IUP tersebut didasarkan pada penerbitan izin lokasi yang diterbitkan oleh BP2MPD a.n Bupati Indragiri Hilir dengan Nomor 503/BP2MPD-IL/X/2012 tanggal 05 November 2012. 

Fakta di lapangan, menurut Walhi Riau, penerbitan IUP PT IJA bertentangan dengan hukum karena berada di kawasan gambut dengan kedalaman 2 sampai 4 meter.

Selain itu, untuk pembuatan pintu air oleh PT IJA menyebabkan desa sekitar menjadi rawan banjir. Walhi menilai, PT IJA masih melakukan aktivitas pembukaan dan pendalaman kanal.Hal tersebut bertolak belakang dengan semangat penyelamatan ekosistem gambut yang digaungkan oleh pemerintah

Perusahaan perkebunan kedua yang dilaporkan Walhi, yakni PT Citra Palma Kencana (CPK), IUP yang diberikan didasarkan pada Keputusan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IUP/I/2016/1 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Citra Palma Kencana. 

Selanjutnya, melalui SK tersebut diketahui komoditas yang diusahakan adalah perkebunan kelapa sawit dengan luas areal sekitar 4. 087 Ha (1.750 dari luas izin merupakan lahan gambut), yang mana luasan tersebut berlokasi di Desa Rambaian yang terletak di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Penerbitan Izin Usaha Perkebunan tersebut didasarkan pada penerbitan izin lokasi yang diterbitkan oleh BP2MPD a.n Bupati Indragiri Hilir dengan Nomor 503/BP2MPD-IL/I/2013/02 tanggal 31 Januari 2013. Menurut Walhi Riau, penerbirtan IUP PT CPK diketahui bertentangan dengan hukum, karena lokasinya berada di areal moratorium yang secara jelas tak dapat dibebankan izin, bahkan akibat aktivitas yang dilakukan PT CPK, masyarakat yang berasal dari Desa Rambaian mengalami kerusakan kebun kelapa, karena diserang hama kumbang yang ditimbulkan.

Perusahaan ketiga, yakni PT Setia Agrindo Mandiri (SAM) dengan luas areal sekitar 12.550 hektare yang mana luasan tersebut berlokasi di Desa Teluk Jira dan Desa Mumpa yang terletak di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 
Penerbitan Izin Usaha Perkebunan tersebut didasarkan pada penerbitan izin lokasi yang diterbitkan oleh BP2MPD a.n Bupati Indragiri Hilir dengan Nomor 503/BP2MPD-IL/XI/2012/12 tanggal 05 November 2012.

PT SAM yang diketahui mengantongi IUP sejak 2013 dengan luas areal konsesi 12.550 hektare dan diketahui lebih dari 30 persen areal konsesinya secara keseluruhan berada di kawasan gambut dan lebih dari 30 persen berada di kawasan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter.

Lahan konversi PT. Setia Agrindo Mandiri

Photo pada titik koordinat  S 00? 23’ 23.68”, E 102? 56’ 5.60”. (Foto diambil pada 14 Oktober 2017/dok.Walhi Riau).

Menurut Walhi Riau, kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan ini, selain dapat dilakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga dapat dilakukan penegakan hukum dengan segera berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna melindungi masyarakat serta kelestarian lingkungan mengingat terdapat tanggungjawab mutlak (strict liability) dalam undang-undang ini.***

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY