Kuasa Hukum Ancam Lapor ke KPK

Aset PTPN V Dieksekusi, Negara Rugi Rp170 M

Rabu,31 Januari 2018 | 00:59:28 WIB
Aset PTPN V Dieksekusi, Negara Rugi Rp170 M
Ket Foto : Foto : ilustrasi/int.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Kuasa hukum PT Perkebunan Nusantara V, DR Sadino tak segan melaporkan pihak-pihak terkait ke DPR, komisi III, IV, VI dan KPK terkait eksekusi perkebunan milik badan usaha milik negara tersebut.

Disampaikan Sadino, menyikapi surat Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang Nomor : W4.U7/277/HK.02/I/2018 pada 26 Januari 2018 tentang pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi atas objek sengketa seluas 2.823,52 hektare antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dengan Yayasan Riau Madani, dengan ini PTPN V menyatakan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 

Dalam amar putusan PN Bangkinang yang akan dieksekusi pada angka 5 berbunyi, "Menghukum tergugat supaya mengosongkann objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada stautus dan fungsinya kembali sebagai areal kawasan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas sekitar 2.823 hektare dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman akasia (Hutan Tanaman Industri) serta merawat dan memupuknya sampai tumbuh dengan sempurna". 

Menurut kuasa hukum PTPN V, amar putusan tersebut terdapat ketidakjelasan dan pertentangan, yaitu apakah kawasan yang dieksekusi akan menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan industri, jika menjadi kawasan hutan industri, siapakah pihak yang memiliki. 

Pertanyaan lainnya, siapakah yang membiayai penebangan pohon kelapa sawit dan siapakah yang membiayai penanaman tanaman akasia dan serta merawat dan memupuknya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal  50, menyebutkan setiap pihak dilarang melakukan penyitaan terhadap (c) Barang bergerak milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.

Menurut Sadino, menjadi keewajiban setiap Direksi BUMN untuk mempertahankan aset negara yang dikelolanya. "Apabila eksekusi dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp170 miliar," katanya.

Kuasa hukum PTPN V mempertanyakan, sesuai dengan amar putusan nomor 5, sesungguhnya putusan ini untuk kepentingan siapa, karena untuk melakukan penanaman akasia diperlukan modal untuk menanam akasia seluas 2.823,52 hektare sebesar kurang lebih Rp10 juta per hektare pada saat awal penanaman, sedangkan untuk merawat dan memupuknya membutuhkan modal yang lebih besar lagi yaitu sebesar Rp15 juta dikalikan 2.823,52 hektare dan keseluruhannya dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp55 miliar.  

"Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami berpendapat putusan pengadilan bersifat tidak dapat dieksekusi," tutupnya. (rls/red)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY