Noviwaldy : Tak Perlu Pansus untuk Revisi Perda Pajak Daerah

Sabtu,03 Februari 2018 | 15:20:38 WIB
Noviwaldy : Tak Perlu Pansus untuk Revisi Perda Pajak Daerah
Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Riau, Novilwaldy Jusman/foto : int.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - DPRD Riau sepakat menurunkan pajak bahan bakar jenis Pertalite, namun untuk itu perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Proses revisinya, tak perlu membentuk panitia khusus DPRD Riau. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada jurnalmetronews.com, Sabtu (3/2/2018). "Nggak perlu pansus. Hanya merubah satu kata, kalau pansus biayanya mahal, tapi itu tergantung dari kesepakatan," kata Noviwaldy Jusman.

Revisi perda untuk menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Partalite, hanya merubaha satu kata dari perda tersebut, yakni kata 'sebesar' diganti menjadi 'setingi-tingginya'. 

Di Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,Pasal 24 disebutkan, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor non subsidi ditetapkan 'sebesar' 10 persen.

Dengan ketentuan di Pasal 24 tersebut, Gubernur Riau tak bisa berbuat apa-apa. "Kata-kata 'sebesar' itu sudah rigid," kata Noviwaldy.  

Namun, jika kata 'sebesar' diganti jadi 'setinggi-tingginya', maka dapat disesuaikan dengan situasi. Jika masyarakat mampunya dikenakan pajak hanya sebesar 5 persen, maka Gubernur Riau dapat menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Lihat situasinya gimana, kemudian diatur dengan Pergub," ujar pria yang disapa dengan panggilan Dedet ini. (red)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY