Pasar Induk Kota Pekanbaru Lelet, Pemko Perlu Tegas

Sabtu,03 Februari 2018 | 17:47:21 WIB
Pasar Induk Kota Pekanbaru Lelet, Pemko Perlu Tegas
Ket Foto : Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan/foto :riauonline/int.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Pembangunan Pasar Induk Kota Pekanbaru telat alias lelet. Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan mengatakan, perlu ketegasan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelesaikannya.

Pembangunan Pasar Induk Kota Pekanbaru ada schedule (jadwal, red) yang ditetapkan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seharusnya tegas terhadap investor, PT Agung Rafa Bonai (ARB) agar pembangunannya sesuai jadwal.

"Jangan-jangan perusahaannya kurang bonafit, jika seperti itu diragukan," kata pengamat perkotaan ini.

Akibat leletnya pembangunan Pasar Induk, ujar Mardianto, Kota Pekanbaru semakin semrawut, karena pedagang menumpang bongkar muat barang di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru. 

Baru inilah, ungkap Mardianto yang juga Dosen di Universitas Islam Riau (UIR) ini, terminal dijadikan pasar induk. Dengan demikian, maka terjawablah, survei Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia yang menyatakan, Kota Pekanbaru merupakan kota tak layak huni nomor 6 di Indonesia. 

"Kalau seperti ini, semakin teraminkan Pekanbaru tak layak huni," sindirnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan segera mencari jalan terbaik, terkait keterlambatan pembangunan Pasar Induk.

Saat ini, progres kontruksi Pasar Induk mencapai 18 persen, namun total keseluruhan baru sekitar 9 persen. Terkait desakan DPRD Kota Pekanbaru agar investor, PT Agung Rafa Bonai (ARB) diputus, menurut Ingot, jika diputus, siapa yang melanjutkan pekerjaannya. "Progresnya ada. Nanti, kita bahas lagi di Pemko," ujarnya, baru-baru ini.

Berdasarkan perjanjian, Pasar Induk Pekanbaru dengan nilai investasi Rp94 miliar yang dibangun investor, PT ARB dengan sistem BOT (Build, Operate and Transfer) ditargetkan tuntas Oktober 2018. 

Akan tetapi, progres Pasar induk yang dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare itu terlambat. Kepala DPP Kota Pekanbaru mengaku telah menjelaskan perihal itu ke DPRD Kota. "Tahun 2016 ada Pilwako, sehingga perjanjian terlambat diteken," kata Ingot.

Selanjutnya, di awal Tahun 2017, terjadi perubahan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Pemerintah Kota harus menunjuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang baru. TABG merupakan syarat, sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan. "IMB terlambat keluar, pembangunannya juga jadi telat," tukas Kepala DPP Kota Pekanbaru. 

Ingot yang pernah menjabat Kabag Humas Pemko ini, menyatakan segera menemukan solusi percepatan pembangunan Pasar Induk, sedangkan pemutusan kontrak, harus ada aturan main. "Kita ikuti aturan," tutupnya.(red) 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY