Jarum Desak Kejati Usut Dugaan Take Over Izin HTI PT PSPI

Jumat,16 Februari 2018 | 13:08:48 WIB
Jarum Desak Kejati Usut Dugaan Take Over Izin HTI PT PSPI
Ket Foto : Massa dari Jarum melakukan aksi unjukrasa, Kamis (15/2/20118).

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliasi Jembatan Aspirasi Rakyat Umum (Jarum), berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (15/2/2018) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam aksinya itu, mereka meminta pihak Kejaksaan mengusut masalah pemberian izin lahan HTI seluas 50.725 hektare (Ha) kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) yang diduga sarat kepentingan pihak lain.

"Kami minta pihak kejaksaan untuk mengusut lahan HTI dengan keputusan menteri kehutanan No: 249/KPTS-II/1998, kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri. Diduga adanya take over izin PT PSPI," kata Heppy Aritonang, selaku koordinator lapangan Aliansi Jarum dalam orasinya.

Saat unjuk rasa itu, mereka juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau, untuk menelusuri kepentingan PT Sinarmas Group di dalam perkara tersebut hingga tuntas.

Tak sampai disitu, massa Jarum juga merasa menyesali adanya putusan pengadilan Kampar yeng telah melukai masyarakat yang tinggal di Desa Sei Agung Batu Langka Tapung Kampar dan perbatasan Rokan Hulu, atas putusan yang mendukung Yayasan Riau Madani untuk melakukan eksekusi lahan masyarakat tersebut.

"Kami sangat menyesalkan putusan pengadilan Kampar yang telah melukai hati rakyat Kampar dan Rokan Hulu," lanjutnya.

Selain itu, massa juga mempertanyakan campur tangan PT Sinarmas Grop kepada PT PSPI atas pemberian izin HTI. "Dimana pihak PT PSPI yang mendapat izin dari menteri, tapi kok Sinarmas Group dan Yayasan Riau Madani yang gusar, ada apa ini," tanya Heppy Aritonang kepada aparat Kejaksaan Tinggi.   

Menurutnya, perbuatan antara pihak Sinarmas Group dan PT PSPI adalah perbuatan melawan hukum dan tidak patuh kepada putusan menteri atas izin kepemilikan lahan tersebut. "Ini namanya pelanggaran, kenapa izin HPHTI PT.PSPI bisa di pindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri kehutanan," ungkapnya saat itu.

Usai mendengarkan aksi massa Jarum tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi yang diwakili Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan SH menerima aksi massa tersebut dan mengatakan masalah penyalagunaan izin HTI tersebut seharusnya dipertanyakan kepada pihak pemberi izin, sehingga pihaknya bisa menelusuri kebenarannya.

"Kepada teman-teman, masalah ini sebenarnya ditujukan dulu ke pihak kehutanan atau yang mengeluarkan izin HTI itu kepada perusahaan, sebab permasalan ini masih ranah mereka. Meski demikian kita tetap menerima penyampaian aspirasi rekan-rekan," saran Muspidaun.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Kejati dan menerima tuntutan aksi mereka, tak lama kemudian seratusan massa berangsur meninggalkan tempat dan menuju ke Kantor Surya Dumai Group untuk melakukan aksi yang sama.(dwr) 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY