Ancam Laporkan ke Polda dan Kejati

PT SAM Duga Syarat Lelang Proyek Intake Mengada-ada

Jumat,16 Februari 2018 | 23:37:13 WIB
PT SAM Duga Syarat Lelang Proyek Intake Mengada-ada
Ket Foto : Kantor BWSS III Provinsi Riau/foto : int.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com- Direktur PT Sari Andalan Mitra, Idham Khalid menilai syarat lelang mengada-ada dan mengancam akan melapor ke Polda dan Kejati Riau, jika suratnya terkait lelang pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi penyediaan air baku di Mempura Siak senilai Rp9 miliar lebih tak dijawab atau dicuekin.

Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi jurnalmetronews.com, Jumat (16/2/2018). PT Sari Andalan Mitra (SAM), merupakan peserta lelang dengan nomor urut 1.

Kegiatan pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi termasuk dalam lingkup kualifikasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Satker PJPA WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan, WS Siak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 yang beralamat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III, Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Pekanbaru, Riau.

Dalam persyaratan lelang, ujar Idham, Pokja menetapkan perusahaan harus melampirkan Surat Keterangan Terampil (SKT) Mekanikal/Elektrikal, padahal di dalam Peraturan Lembaga Pengemban Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Nomor 06 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil tidak ada.

"Itu yang kita pertanyakan berarti pemenang itu pakai apa. Kami (PT Sari Andalan Mitra, red) digugurkan, karena tak cocok tenaga ahlinya, tak sesuai dengan kualifikasi yang diminta atau sertifikasi," ujar Idham Kalid yang disapa dengan panggilan Hamka. 

PT SAM telah mencari syarat yang diminta Pokja itu, tapi tetap tak ada, sehingga syarat tenaga ahli yang dilampirkan mendekati yang ditetapkan Pokja. 

"Saya suruh anggota untuk tanyakan syarat yang diminta itu dengan menghubungi panitia, tapi tak dijawab. Kita tahu juga barang tu tak bisa juga dicari," ujarnya. 

Akibatnya, PT Sari Andalan Mitra digugurkan pada evaluasi teknis proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp9 miliar lebih Tahun 2018. Setelah mengetahui perusahaannya tak lulus, Hamka memasukkan sanggahan, Kamis (15/2/2018).

Sanggahan diajukan secara tertulis melalui surat, karena tak bisa dikirim secara elektronik. "Itu tak bisa diklik. Sudah kita sampaikan surat ke Kepala Balai, PPTK, panitia. Kita mau tanyakan juga hari Senin besok. Kalau tak ada jawaban kita lanjutkan ke Kejaksaan dan Kepolisian," kata Idham.

Direktur PT SAM menargetkan, kegiatan itu ditender ulang atau perusahaannya jadi pemenang. "Perusahaan kita nomor satu. Itukan, tender tak sesuai dengan aturan yang ada. Itukan APBN, LPJK juga sudah kita surati," tutupnya.

Sementara itu, Kepala BWSS III Provinsi Riau saat dikonfirmasi ke kantornya, Kamis (15/2/2018) tak dapat ditemui. (dwr)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY