Proyek Swastanisasi Sampah, Pemko Harus Selektif

Kamis,22 Februari 2018 | 11:25:16 WIB
Proyek Swastanisasi Sampah, Pemko Harus Selektif
Ket Foto : Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril/Foto : int.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih selektif baik menetapkan pemenang maupun menerapkan metoda pelaksanaan pengelolaan sampah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril kepada wartawan, Rabu (21/2/2018). "Tak sedikit anggaran yang harus disiapkan untuk realisasi pengelolaan sampah ini," kata Roni.

Gagal perencanaan, maka akan beresiko terhadap pengelolaan sampah. Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akan tetap menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal. 

"Manfaatkan tenaga kerja yang sudah ada, maksimal pengelolaan pengangkutan sampah di kawasan perumahan pemukiman yg selama ini berjalan. Hingga tidak terjadi lagi permasalahan sampah seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar ini. 

Sebagaimana diketahui, proses lelang sudah sampai evaluasi (Zona I 26 peserta, Zona II 23 peserta lelang), Zona III Swakelola 

Untuk zona I : Tampan, payung sekaki dan marpoyan damai yang menyedot anggaran APBD kota 3 tahun anggaran (multiyears) sebesar Rp178,7 miliar.

Pagu anggaran untuk tahun pertama sebesar Rp48,6 mikiar, tahun kedua Rp62,2 miliar dan tahun ketiga sebesar Rp67,2 miliar. Zona II : Sukajadi, Senapelan, Pekanbarukota, Limapuluh, Sail, Bukit raya dan Tenayan Raya.

Zona III terdiri dari Rumbai dan Rumbai Pesisir dikelola pemerintah/swakelola. Kendaraan yang dibutuhkan 91 unit yang terdiri dari jenis dump truck, pick up dan becak motor serta jenis amrol 10 unit. "750 ton dimultiyearskan dan 350 ton diswakelolakan (zona III)," ujarnya. 

Dikatakan Roni, info yang disampaikan pada 20 Februari sudah dapat dipastikan ada pemenang dan 1 Maret sudah jalan. Total sampah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim percepatan yang diketuai oleh Asisten I, Azwan adalah 1.100 ton. Jumlah tenaga kerja yang terlibat di kegiatan pengolahan sampai pihak 3 adalah 450 orang, terdiri dari 227 di zona I dan 233 di zona II.

Tenaga kerja yang dibutuhkan sopir/buruh angkut yang selama ini bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) statusnya pindah ke perusahaan pemenang tender yang berkewajiban membayar gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) dan memdapatkan asuransi BPJS. (dwr)

 

 

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY