Bertentangan dengan Banyak UU

Masyarakat Adat Ajukan Uji Materil Perda Nomor 10 Tahun 2015 ke MA

Kamis,22 Februari 2018 | 12:12:38 WIB
Masyarakat Adat Ajukan Uji Materil Perda Nomor 10 Tahun 2015 ke MA
Ket Foto : Foto: ist

PEKANBARU, jurnalmetronews.com - Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuji materil ke Mahkamah Agung RI.

Permohonan uji mareril itu disampaikan Aditia Bagus Santoso yang merupakan kuasa hukum Himyul Wahyudi, Supriadi dan Darwin selaku masyarakat adat Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

"Permohonan uji materil ke Mahkamah Agung dilakukan, sebab bertentangan dengan berbagai undang-undang yang lebih tinggi," kata Aditia Bagus Santoso.

Aditia mengatakan, peraturan daerah merupakan produk hukum yang dalam pembentukan harus patuh terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

“Setelah kita melakukan kajian panjang terhadap perda ini, terlihat bahwa terdapat pengabaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kejelasan” ujar Adit. 

Direktur LBH Pekanbaru ini memaparkan ketidakjelasan tersebut turut mengakibatkan pertentangan dengan undang-undang lainnya “Frasa bahan tambang berat yang terdapat dalam perda ini sesungguhnya tidak dikenal dalam undang-undang manapun dan tidak terdapat penjelasannya dalam perda itu sendiri,” imbuhnya.

Himyul Wahyudi yang merupakan masyarakat adat Kenegerian Batu Sanggan Kabupaten Kampar mengatakan bahwa implementasi perda ini akan berdampak buruk dan meniadakan penghargaan kepada hak masyarakat adat terkait tanah ulayatnya. 

“Uji materil ini menjadi penting sebab melalui Perda ini kami selaku masyarakata adat melihat ketidakberpihakan pemerintah provinsi terhadap masyarakat kami dan haknya yang melekat pada kami, masyarakat adat” ujar pria yang akrab di sapa Yudi ini.

Devi Indriani, staff WALHI Riau yang turut mendampingi kuasa hukum masyarakat adat mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung juga memaparkan keganjilan dalam perda tersebut.

“Ketentuan pidana yang terdapat dalam perda ini, membuka potensi terjadinya kriminalisasi. Terlebih jika melihat rujukan pemidanaan dalam Pasal 16, tidak jelas siapa dan karena apa bisa di pidana," tambahnya.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menjelaskan, perda ini mengancam sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. 

“Tak hanya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam perda ini juga terdapat banyak pertentangan dan ketidakjelasan antar pasalnya. Bahkan jika perda ini dijadikan acuan, maka hak masyarakat adat terkait sumber daya alamnya akan rentan terhadap eksploitasi sumber daya alamnya dengan dalih implementasi frasa kepentingan umum, kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang tidak memiliki definisi yang jelas dalam perdanya sendiri," ujar Riko.

Direktur WALHI Riau juga melihat, sesungguhnya pemanfaatan tanah ulayat memiliki sumbangsih yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri. 

“Selain itu, apa yang dilakukan oleh banyak masyarakat adat sejak dulu dan hingga sekarang memiliki nilai kearifan lokal dan nilai keseimbangan ekologis tersendiri serta pemanfaatan hak masyarakat adat tidak seperti eksploitasi skala besar yang dilakukan oleh banyak korporasi di Riau, dan parahnya, itu di legalkan!” tutupnya. 

Ia juga berharap uji materil yang telah di ajukan ini dapat menjadi preseden yang baik bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan regulasi yang berpihak dan melindungi masyarakat serta masyarakat adat. (rls/dwr)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY