Tolak Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri, Ribuan Masyarakat Demo di Kantor Gubri

Rabu,09 Mei 2018 | 14:27:28 WIB
Tolak Pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri, Ribuan Masyarakat Demo di Kantor Gubri
Ket Foto : Demo dari masyarakat Rokan IV Koto, Rohul yang menolak pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com- Ribuan masyarakat yang berasal dari empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rohul memenuhi Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Rabu (9/5/2018).

Massa bergerak dari Kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menuju ke Kantor Gubernur Riau untuk mendesak agar Presiden dapat merevisi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dengan mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Proyek Strategis Nasional. "Kami minta pak Plt Gubernur Riau untuk hadir ke sini," ujar massa.

Massa mengancam menolak kotak suara Pemilu yang dikirimkan ke desanya jika Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, tidak mengeluarkan surat penolakan pembangunan waduk lompatan harimau.

Mereka juga meminta Gubernur Riau untuk meneruskan surat penolakan terhadap rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Bupati Rokan Hulu kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian terkait lainnya.

Terakhir meminta Gubernur Riau untuk mengeluarkan rencana pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Ali Mahmuda selaku staf Advokasi dan Kampanye WALHI Riau mengatakan, pembangunan waduk yang masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, seperti membayangkan luka baru.

"Duka atas pembangunan PLTA Koto Panjang (Kampar) bukan sebatas ketiadaan ganti rugi. Tapi bisakah negara menghitung adat dan budaya ribuan masyarakat yang hari ini tidak memiliki kampung halaman. Hal ini tidak bisa dikalkulasikan dengan angka dan rupiah," ujar Ali.

Oleh sebab itu, WALHI meminta agar sistem otonomi daerah."Jika pemerintah provinsi bersikeras membangun hanya karena ini proyek strategis nasional dan tidak mengindahkan kepentingan dan hak asasi rakyatnya sendiri," ucapnya. (ir)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY