Okto: Pemberian Nomor Register RTRWP Bertentangan dengan Undang-undang

Jumat,11 Mei 2018 | 17:51:48 WIB
Okto: Pemberian Nomor Register RTRWP Bertentangan dengan Undang-undang
Ket Foto :

PEKANBARU, jurnalmetronews.com- Manajer Kampanye Jikalahari, Okto Yugo Setiyo mengatakan, pemberian nomor register Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dinilai bertentangan dengan Undang-undang.

Melalui surat Nomor: 70/REG/PHD/IV/2018, perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau yang ditandatangani Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otda, Sukoyo, SH, M.Si. 

Surat tersebut merupakan surat balasan atas permintaan Permintaan Nomor Register Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang dikirim Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada 19 April 2018.

"Hasil kajian Jikalahari, pemberian nomor register tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau tentang RTRWP Riau 2017–2037 dan validasi KLHS dari KLHK," kata Okto dalam rilis yang disampaikannya ke jurnalmetronews.com.

Pertama, pasal 18 Ayat 1 UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

Persetujuan substansial, salah satunya, jika terkait kawasan hutan dan lingkungan hidup, harus mendapat persetujuan substansial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua, pada 16 Oktober 2017, Menteri LHK mengirim surat bernomor S.357/MenLHK/Setjen/Pla.0/10/2017 ke Mendagri, perihal Rancangan Perda RTRWP Riau 2017-2037 yang intinya Menteri LHK tidak bisa menerima Ranperda dengan alasan-alasan yang sangat prinsip karena belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

Artinya, Gubernur Riau harus menyusun KLHS sebelum RTRWP ditetapkan menjadi Perda. Mendagri merespon surat KLHK. Pada 13 November 2017 Mendagri menerbitkan SK Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang RTRWP Riau Tahun 2017–2037. 

Intinya, Gubernur Riau menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2017–2037 menjadi Perda setelah mendapatkan nomor register dengan ketentuan Ranperda telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Mendagri dan KLHS yang disetujui oleh Menteri LHK.

Ketiga, pada 11 April 2018, Menteri LHK menerbitkan surat Nomor: S.418/MENLHK/PKT/PDLKWS/PLA.3/4/2018, perihal Validasi KLHS Provinsi Riau Tahun 2017-2037 yang ditujukan kepada Plt Gubernur Riau. 

Surat ini berisi rekomendasi yang harus dilakukan oleh Gubernur Riau yang intinya dilakukan penyempurnaan kembali KLHS selambat-lambatnya dalam 1 tahun dengan catatan perlu ada kajian-kajian serta data yang diperbaharui untuk dimasukkan dalam Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 .(rls/war)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY