Atas Pengaduan Dendy Gustiawan

Ketua Bawaslu dan KPU Riau Disidang DKPP

Jumat,18 Mei 2018 | 23:42:04 WIB
Ketua Bawaslu dan KPU Riau Disidang DKPP
Ket Foto : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin, disidang oleh majelis Sidang DKPP.

PEKANBARU, jurnalmetronews.com- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin, disidang oleh majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Sidang dilakukan melalui Video Confrence (vidvon) di gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Ruang Video Conference di Jalan Jendral Sudirman Nomor 235, Pekanbaru, Kamis (17/5/2018).

Sidang dimulai pada pukul 10.00-13.00 WIB, dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Dendy Gustiawan (pengadu) yang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau, Nurhamin.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik ini, dipimpin oleh Ida Budiarti langsung dari Gedung KPU RI di Jakarta selaku Ketua Majelis Sidang bersama tiga orang tim pemeriksa daerah yaitu Yulida dari tokoh masyarakat, Sri Rukmini dari KPU Provinsi Riau, serta Neil Antariksa dari Bawaslu Riau.

Sementara itu, anggota Bawaslu Riau, Gema Wahtu Adinata dan anggota KPU Riau, Ilham Yasir dan Abdul Hamid ikut menghadiri sebagai pihak terkait pada sidang tersebut.

Dendy menyampaikan pokok aduan. Dia menilai langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu Riau tidak Profesional sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilihan Umum (Pemilu). Itu dikatakan karena lembaga ini telah meloloskan salah satu pasangan calon (Paslon) yang memberikan hanya satu Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan administrasi.

Bawaslu menghentikan proses laporan Dendy dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang disampaikan saudara Dendy, pada pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Sidang Majelis ini diwarnai saling menyampaikan argumentasi antara pengadu dan teradu yang berlangsung sengit.

Dalam jawabannya, Rusidi Rusdan menyampaikan dihadapan sidang Majelis bahwa dia selaku ketua Bawaslu Riau sudah melaksanakan tugas dengan profesional dalam menindaklanjuti laporan dari Pengadu (Dendy).

"Hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU, ketika meloloskan salah satu calon Gubernur. Pengadu menganggap bahwa Paslon tidak memenuhi syarat karena tidak jujur dalam mengisi daftar riwayat hidupnya sebagai calon gubernur," terang Rusidi Rusdan.

Menurut Rusidi, berdasarkan KK yang diperoleh pengadu bahwa calon gubernur tersebut memilki dua KK. Rusidi juga menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat pihaknya sudah berdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan, dan permintaan dari pendapat ahli Pemilu dan ahli pudana yang kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.

Rusidi juga mengungkapkan bahwa, sebenarnya kasus yang disampaikan oleh pengadu (Dendy) adalah kasus lama.

"Yang dia proses sewaktu menjadi Panwaslu Kota Pekanbaru pada Pilkada tahun 2011, dan kasus ini sudah di SP3 oleh Polresta Pekanbaru karena tidak cukup bukti sebagai perbuatan pidana," ungkapnya.

Sementara secara administrasi, kasus ini juga sudah tertuang pertimbangan putusan MK No 63 Tahun 2012 bukanlah perbuatan yang menyebabkan calon bisa digugurkan.

"Jadi, kita juga mempertanyakan apa motivasi pengadu sehingga gigih betul dalam masalah ini, sehingga muncul spekulasi kita bahwa ini terkesan mencari cari kesalahan penyelenggara saja," sebutnya.

Sidang dinyatakan selesai dan diakhiri oleh pimpinan sidang dengan meminta pihak pengadu dan teradu menyampaikan kesimpulan. (ir)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY