Laporan Keuangan Dumai Sesuai Mekanisme?

Minggu,16 Agustus 2015 | 19:25:36 WIB
Laporan Keuangan Dumai Sesuai Mekanisme?
Ket Foto : Mantan Anggota DPRD Kota Dumai, Prapto Sucahyo

Menanggapi pernyataan Pemko Dumai terkait pemberitaan tentang adanya selisih antara realisasi pendapatan dengan arus kas masuk sebesar Rp50 Miliar pada laporan keuangan tahun 2014, yang diakui tidak masuk ke kas daerah karena merupakan pendapatan BLUD RSUD, hal itu tentu cukup mengejutkan. Sehubungan dengan hal itu mungkin perlu kami contohkan suatu kondisi sebagai pembanding sesuai ketentuan Undang-undang.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sesuai Pasal 1 angka (1) menyatakan, Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, tentu jadi lucu jika laporan keuangan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan (BLUD) tidak dimasukkan dalam perbendaharaan Negara. Akuntansi pendapatan-LRA harusnya dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Tak mungkin Kabag Keuangan tidak mengetahui hal itu. Beliau tentu sangat memahami Standar Akuntansi Pemerintahan beserta isi lampirannya yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Sebenarnya, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BLU sesuai Pasal 27 ayat (4)-(7) cukup jelas bahwa laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, dan disampaikan secara berkala kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Dan penggabungan laporan keuangan BLUD pada laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan SAP. Selain itu, Pasal 119 ayat (2) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD juga menerangkan bahwa setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan CaLK disertai laporan kinerja kepada PPKD (kabag keuangan) untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.  Untuk itu, dilain kesempatan kami tentu berharap dan akan mengapresiasi jika dalam klarifikasi yang dipublikasikan, Pemko maupun DPRD dapat menyebutkan landasan hukum atas kebijakannya, mengingat pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi, bukan pendapat pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait hasil Audit yang dilaksanakan BPK RI sesuai LHP atas LKPD Kota Dumai Tahun 2014, antara lain menginformasikan bahwa laporan keuangan Kota Dumai Tahun 2014 masih menjadi “juara bertahan” dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

BPK juga masih masih menemukan adanya kelemahan system pengendalian intern penyusunan laporan keuangan, yaitu Penatausahaan kas yang kurang memadai dan Penyertaan Modal Pemko Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT Pembangunan Dumai yang tidak sesuai ketentuan, sedangkan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Negara seperti kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pencairan jaminan pelaksanaan oleh Penyedia barang/jasa. Pertanyaannya, apa yang mau kita dibanggakan dari LHP BPK RI tersebut??!! Sebenarnya semua sudah terang benderang. (Prapto Sucahyo)

Akses JurnalMetroNews.Com Via Mobile m.JurnalMetroNews.co
Copyright © 2015 JurnalMetroNews.Com - Development By 8MEDIA TECHNOLOGY